JOGJA – Pilihan menjadi anggota legislatif tidak lebih sebagai mencari kerja terbukti. Dua calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Bantul mengundurkan diri dari pencalonan karena lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ Hamdan Kurniawan mengaku baru mendapatkan laporan ada dua caleg di Bantul yang mengundurkan diri. Padahal keduanya sudah dimasukan dalam daftar caleg tetap (DCT). “Informasi yang kami terima ada dua caleg DPRD Kabupaten Bantul yang mengundurkan diri karena diterima CPNS,” ujar Hamdan Minggu (20/1).

Selain kedua caleg yang mengundurkan diri, juga ada caleg yang meninggal dunia. Menurut Hamdan, dari informasi sementara yang diterimanya merupakan caleg untuk DPRD DIJ dari daerah pemilihan empat atau Kabupaten Kulonprogo. “Kabarnya ada di level DPRD Provinsi. Tapi secara resmi belum dilaporkan,” katanya.

Hamdan menjelaskan, karena sudah masuk dalam DCT, baik caleg yang mengundurkan diri maupun meninggal tidak otomatis dicoret. Itu karena surat suara untuk pencoblosan 17 April nanti sudah dicetak. Dan nama mereka tetap dicetak dalam surat suara. Bagaimana jika ada yang mencoblos caleg yang sudah mengundurkan diri atau meninggal? “Suaranya tetap sah untuk partai politik,” jelasnya.

Karena itu saat ini KPU DIJ masih menunggu surat resmi yang diajukan partai politik yang mengajukan caleg tersebut. KPU akan melakukan klarifikasi kebenaran pengunduran diri atau yang meninggal dunia. Hasil klarifikasi akan dituangkan dalam berita acara dan akan digunakan dasar KPU untuk mencoret caleg yang mengundurkan diri atau meninggal tersebut. “Termasuk untuk perhitungan suara yang mencoblos caleg tersebut,” katanya.

Selain itu hasil klarifikasi tersebut juga akan dijadikan dasar untuk membuat surat dinas ke tempat pemungutan suara (TPS). Isinya mengabarkan jika caleg atas nama tersebut dan asal partai politik sudah mengundurkan diri atau meninggal.

Diakuinya tidak ada konsekuensi bagi caleg yang mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam DCT. Tidak seperti halnya saat pendaftaran CPNS, yang harus membayar denda jika mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos. Terkait dengan penilaian jika menjadi caleg seperti halnya mencari pekerjaan, Hamdan menjawab, “Dikembalikan pada niat pencalegan. Soal penilaian itu juga terserah masyarakat. Yang pasti, kalau PNS gak bolah nyaleg.”

Dikonfirmasi terpisah pengamat politik dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Aprinus Salam MHum justru berpandangan , fenomena tersebut bukanlah masalah besar. “Pemikiran saya sedikit berbeda. Bagi saya tidak ada masalah dalam hal itu,” ujarnya.

Aprinus berpendapat, yang menjadi masalah adalah aturan yang diterapkan oleh stakeholder yang bersangkutan. Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM itu mengungkapkan, dalam tatanan kewarganegaraan sebaiknya ada aturan di mana masyarakat bebas memilih. Dalam hal ini berarti terkait pekerjaan. “Harusnya dibuat aturan yang membebaskan manusia untuk berpindah-pindah (pekerjaan),” ujarnya.

Sebab, hal itu berkaitan dengan kemampuan dan kemauan seorang individu. Aprinus justru menekankan bahwa, apapun pekerjaan seseorang, sikap dan moral seseorang lah yang perlu diperhatikan. “Jangan melakukan tipuan, manipulasi, serakah, dan tindakan yang merugikan orang lain,” tegasnya.

Nilai-nilai moral itu dipandangnya sebagai hal yang jauh lebih penting. “Soal dia mau jadi PNS, politisi, pedagang, silakan saja,” tuturnya. Dia pun ingin masyarakat lebih sadar diri dan bijak memilih. Entah itu menjadi seorang politisi ataupun aparatur negara. (cr9/pra/fn)