Kasus jual beli satwa langka illegal seolah tak pernah ada habisnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bahkan menyebutnya sebagai salah satu kasus terbesar di Indonesia. Setelah kasus kejahatan narkoba dan perdagangan manusia.

AWAL Januari 2019 publik Jogjakarta kembali dihebohkan kasus jual beli satwa langka illegal. Tepatnya pada Kamis (10/1) lalu. Pelaku berinisial S, 56, warga Jepara, Jawa Tengah, ditangkap aparat Polres Bantul di Jalan Parangtritis. Saat itu pelaku dalam perjalanan menemui konsumennya. Mobil pelaku berisi empat ekor burung cenderawasih, burung mambruk (4), dan burung merak (1). Serta burung kasuari (2), kanguru tanah (2), dan tupai tiga warna (6).

Peneliti di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr rer silv Muhammad Ali Imron SHut MSc mengungkapkan, tingginya permintaan menjadi penyebab utama maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal.

KASUS JANUARI 2018 (RADAR JOGJA FILE)

Berlaku hukum ekonomi. Semakin langka dan banyak yang cari, harganya kian mahal. Menurut Imron, fenomena itu bahkan dianggap sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi para kolektor hewan.

“Itu tidak terlepas dari budaya orang Jawa. Sebagai klangenan (kegemaran),” ujarnya kepada Radar Jogja.

Memelihara burung, misalnya, lanjut Imron. Adalah hal yang lumrah. Karena itulah para pecinta burung rela mencari yang langka.

Kepercayaan spiritual terhadap benda-benda tertentu juga menjadi salah satu penyebab tingginya permintaan satwa langka. Kuku macan, misalnya. Dianggap mampu membawa kekuatan dan kewibawaan. “Permintaan irasional semacam itu yang juga harus diatasi,” tegasnya.

Imron mengatakan, perdagangan satwa liar termasuk kejahatan besar di Indonesia. Beberapa kepunahan hewan sebagai akibat perdagangan liar ditengarai menjadi factor penyebab rusaknya keseimbangan ekosistem.

Dia memberi contoh, jika jumlah harimau di suatu wilayah berkurang banyak. Sementara di kawasan tersebut banyak lahan pertanian. Maka tak menutup kemungkinan pertumbuhan babi hutan meningkat.

KASUS APRIL 2018 (RADAR JOGJA FILE)

“Pada akhirnya itu akan merusak pertanian. Lumbung pakan berkurang. Bisa terjadi kelaparan,” jelasnya.

Dia menekankan bahwa manusia dan seluruh lingkungan di sekitarnya saling membutuhkan. Hanya, masyarakat kadang belum tahu ada peran-peran ekologis yang sebenarnya berfungsi dalam konteks itu.

Karena itu Imron berharap pemerintah dan para stakeholder lebih menggalakan sosialisasi. Terkait pelestarian dan perlindungan satwa liar. Agar masyarakat sadar. Agar kelak bisa menikmati keharmonisan hubungan antara manusia, hewan, dan alam.

Imron melihat peraturan hokum yang dibuat pemerintah sebenarnya telah mengandung unsur perlindungan satwa liar. Serta menindak tegas para pelanggarnya. Hanya, sejauh ini masih ada hal yang belum optimal. Yang seharusnya dilakukan pemerintah. Yakni sosialisasi produk hukum tersebut.

Sosialisasi setidaknya dilakukan oleh stakeholder di bidang konservasi.
“Jika pemerintah sudah punya daftar tentang jenis hewan apa saja yang dilindungi, segera lakukan sosialisasi kepada masyarakat,” pintanya.
“Yang lebih mudah disasar, misalnya, para pedagang di PASTY (Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta) atau para penangkar,” lanjut Imron.

Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus tahu betul daftar spesies yang dilindungi. Ironisnya, beberapa pedagang yang terjaring razia aparat banyak yang mengaku tidak tahu. Jika hewan yang jadi komoditas dilindungi Undang-undang.

Padahal, peraturannya jelas. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dipertegas lagi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kemudian dijelaskan lagi dengan peraturan terbaru, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 92 Tahun 2018.

Regulasi ini mengatur pembatalan status dilindungi sejumlah spesies burung. “Peraturan terbaru itu (Permen LHK 92/2018) ada beberapa isinya yang tidak disepakati pihak konservasi. Tapi, perlindungan satwa liar itu tetap perlu,” kata Imron.

Pada 2018 juga telah terjadi beberapa kasus jual beli satwa langka dilindungi. Pada Rabu (17/1) polisi mengungkap transaksi buaya muara di wilayah Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Buaya sepanjang 85 cm dihargai Rp 800 ribu oleh pelaku. Ditawarkan melalui media sosial. Tiga bulan kemudian polisi kembali mengungkap kasus jual beli satwa langka dari SR, warga Gunungsaren, Kidul, Trimurti, Srandakan, Bantul. Pelaku memiliki tujuh burung dilindungi, Terdiri atas 2 ekor kakak tua Seram, 2 kakak tua jambul kuning, 2 elang bondol, dan seekor elang bido. Per ekornya dibanderol Rp 3,5 juta seekornya.

Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jogjakarta Junita Parjanti mengakui sulitnya memutus jaringan kejahatan jual beli satwa ilegal. Alasannya, para penjual semakin lihai. Seiring perkembangan zaman dan teknologi.

Sebagaimana kasus dalam setahun terakhir. Para pedagang satwa liar lebih sering memanfaatkan media sosial. Salah satunya Facebook. Lewat grup tertutup. Lain halnya jika penjualan di pasar hewan. Tentu bisa mudah terpantau petugas BKSDA.

Junita menegaskan, perdagangan satwa liar berdampak rusaknya ekosistem alam dan berpengaruh pada populasi hewan lain.

Mengingat beberapa satwa yang sering diperjualbelikan adalah predator dan merupakan konsumen tingkat satu. Bahkan beberapa di antaranya merupakan satwa yang benar-benar terancam keberadaanya. Seperti buaya muara, burung kakak tua, elang bondol, dan elang ular bido.

“Karena itu kami ajak tim cyber Polda DIJ untuk mengintai (jaringan perdagangan satwa langka, Red) dunia maya,” ujarnya.

Upaya tersebut, klaim Junita, menunjukkan hasil signifikan. Selama 2018 BKSDA berhasil mengungkap sedikitnya tujuh kasus jual beli satwa langka dilindungi. (cr9/cr5/yog/fn)