JOGJA- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DIJ mengakui masih ada penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Yakni, penerimanya sebetulnya mampu tapi mendapatkan bantuan. Selain itu, masih ada masyarakat yang sebenarnya tidak masuk kriteria penerima namun kenyataan di lapangan justru masih menerima

Kepala Dinas Sosial DIJ Untung Sukaryadi mengatakan, pihaknya masih mengalami kendala terkait dengan data penerima BPNT atau bantuan pemerintah lainnya.”Kami sering mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan ada seseorang penerima BPNT namun sebenarnya sudah tergolong mampu,’’ ujarnya di sela-sela sosialisasi penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Hotel UNY, Jumat (18/1).

Meskipun begitu, pihaknya tidak serta merta langsung bisa mencoret nama tersebut dan mengganti dengan nama yang lain. Karena ada mekanisme yang harus dilakukan untuk mengubah data penerima tersebut.

Untuk mengubah data harus ada usulan dari bawah. Biasanya untuk menentukan nama-nama penerima dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa (musdes). Untung mengklaim, sampai saat ini masyarakat miskin yang mendapat BPNT ada sebanyak 317.030 keluarga.

Dari jumlah tersebut yang merupakan penerima PKH sebanyak 218.000 keluarga. Sementara lainnya miskin bukan penerima PKH dari pemerintah. Untung mengklaim BPNT tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan di DIJ.

Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementrian PMK Herbin Manihuruk mengatakan untuk mengubah nama penerima BPNT yang sudah dianggap tidak berhak ada dua cara. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dengan mengembalikan kartu penerima. Yang kedua dengan mekanisme musyawarah desa.

Melalui musyawarah desa tersebut, updating data biasanya dilakukan setiap enam bulan sekali. Sehingga data-data yang digunakan sebenarnya juga sering berubah berdasarkan usulan dari musyawarah desa. “Penggantinya sudah diranking berdasarkan dengan tingkat kemiskinannya,’’ jelasnya. (sky/din/fn)