JOGJA – Sebagai daerah yang rawan bencana, belum semua kelurahan maupun desa di DIJ yang memiliki Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) dan Desa Tangguh Bencana (Destana). Sebanyak 301 desa dan kelurahan rawan bencana ditargetkan akan diselesaikan pada 2021.

Menurut Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto, saat ini sudah ada 253 Katana dan Destana yang telah terbentuk. Ditargetkan total 438 Katana dan Destana sudah bisa diwujudkan pada 2026 mendatang. Target tersebut lebih cepat setahun dari jadwal semula. “Seluruh kabupaten dan kota di DIJ akan terus menambah Katana dan Destana, sehingga selesai 2026,” paparnya.

Eko menambahkan, saat ini juga sudah ada 80 Sekolah Siaga Bencana (SSB) bekerjasama dengan Pemerintan Kota dan Kabupaten di DIJ. Percepatan pembangunan oleh Pemerintah Daerah perlu dukungan dari berbagai pihak. Yakni dari pihak swasta, Perguruan Tinggi, dan Non Government Organization (NGO) yang ada di DIJ. “Akan ada penyelarasan perencanaan pembangunan terkait masalah bencana,” jelasnya.

Selain Katana, Destana, SSB, saat ini juga adsa Kampung Tangguh bencana (KTB) yang berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja, serta Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan Dinas Sosial Kota Jogja.

Selain memperhatikan percepatan pembangunan, Eko berharap penegakan hukum dalam penanggulangan bencana perlu diperhatikan. Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak terkait seharusnya memberikan sosialisasi kepadasmasyarakat tentang bahaya yang mengancam. “Misalnya seperti tidak boleh ada aktivitas dan bangunan berada di 100 meter dari pantai,” jelas Eko.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja Hari Wahyudi mengaku, pada 2018 di Kota Jogja sudah terbentuk 97 KTB dari 170 Kampung yang direncanakan. Kampung dan Kelurahan yang berada di daerah tepi sungai menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan untuk Kampung yang bukan tepi sungai memiliki potensi bencana yang perlu diperhatikan.

Di tahun ini, tambah Hari, akan dilakukan peninjauan kepada 10 KTB yang telah terbentuk . Serta akan membentuk KTB baru di Kota Jogja. “Rata-rata setiap tahun bisa membentuk 15 KTB,” kata mantan Kepala Bagian Umum Pemkot Jogja itu. (cr7/pra/fn)