JOGJA- Banyak perpustakaan di wilayah DIJ. Tapi belum semuanya sudah terakreditasi. Itulah yang membuat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIJ menggelar Rapat Koordinasi Akreditasi Perpustakaan 2019.
Rapat koordinasi awal tahun tersebut dihadiri oleh perwakilan DPAD DIJ, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ, Dinas Perpustanaan dan Kearsipan Kabupaten dan kota, Balai Pendidikan Menenag Kabupaten dan kota, dan pustakawan DPAD DIJ.

“Di rapat ini kami membahas informasi akreditasi perpustakaan pada 2019, kemudian apa saja prosedur penyelenggaraan akreditasinya,” ujar Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepustakaan DPAD Djuli Sugiarto di kantor DPAD DIJ Selasa (15/1).

Diungkapkan Djuli pada 2018 lalu ada usulan peserta sebanyak 109 perpustakaan yang berhasil terakreditasi ada 87, reakreditasi 1, dan mengundurkan diri 21. Pada 2019 ini ada 200 usulan peserta yang akan diakreditasi, namun hanya 135 yang disanggupi dan dilakukan pembagian tugas untuk kabupaten dan kota serta jenis sekolahnya.

“Dari 135 ini kami bagi, 75 peserta ditangani Balai Dikmen kabupaten dan kota, 50 ditangani DPK Kabupaten dan kota, dan 10 sisanya oleh Kemenag DIJ,” ungkap Djuli.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas tentang alokasi dana untuk akreditasi yang harus ada kelengkapan sarana dan prasarana. Djuli mengatakan, sementara untuk anggaran diusulkan APBD kabupaten dan kota masing-masing untuk setahun ke depan.

Rapat koordinasi ini digelar tiga bulan sekali atau untuk kepentingan yang mendesak dan perlu koordinasi segera, rapat dilaksanakan satu bulan sekali.
Kepala DPAD DIJ Monika Nur Lastiyani menambahkan, dengan dilaksanakan rapat koordinasi tersebut segala prosedur, anggaran, penilaian, visitasi, dan masalah terkait bisa dijalankan dengan baik.

“Untuk membuat sebuah perpustakaan berstandar nasional itu tidak mudah, perlu tim yang solid serta koordinasi yang baik,” tuturnya.

Monika juga berharap, ke depan pihaknya dan koodinator lain bisa menyelesaikan akreditasi perpustakaan sesuai usulan pusat.

“Sesuai tujuan dan visi misi gubernur kalau kita mempunyai perpustakaan yang bagus dan berstandar di sekolah, pendidikan akan lebih maju dan menjadi negara yang mempunyai pendidikan terkemuka di Asia Tenggara di samping pariwisatanya,” paparnya. (ita/pra/fn)