SLEMAN – Kabid Humas Polda DIJ AKBP Yuliyanto menegaskan, netizen yang dengan sengaja memosting informasi pribadi bisa dijerat UU ITE. Apalagi untuk tujuan persekusi atau ancaman, serta ujaran kebencian.

“Ingat, ada undang-undang yang mengatur terkait ancaman tersebut,” tegas Yuliyanto, Rabu (16/1).

Pernyataan Yuliyanto tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus pelaporan presiden ICJ ke Mapolda DIJ oleh Forum Wartawan DIY. ICJ merupakan grup di Facebook yang anggotanya mencapai ribuan orang.
Yuliyanto meminta warganet tidak gegabah. Kerja jurnalistik ada sebuah hak jawab. Hak ini bisa digunakan jika ada materi pemberitaan yang dianggap tidak sesuai fakta.

“Harusnya seperti itu. Menyampaikan keberatan melalui intansi resmi. Lalu mediasi, bertemu dengan perwakilan media, dan selesai. Kalau melalui sosial media akan merembet ke mana-mana,” katanya.

Dia mengimbau warganet berhati-hati dalam bermedia sosial. “Menyampaikan pendapat monggo saja. Tapi kalau caranya seperti itu, jelas ada konsekuensi hukumnya,” tegasnya.

Ketua Tim Advokasi Forum Wartawan DIY, Kusno S Utomo mendapatkan ancaman melalui telepon. Selain panggilan dari nomor tak dikenal, adapula pesan melalui Whatsapp yang berisi makian.

Kusno menduga, nomor-nomor asing tersebut masuk dari informasi pribadi yang disebar di Facebook. Ada beberapa akun FB yang menyebarkan data pribadi Kusno ke publik. Tidak hanya nomor telepon, adapula tanggal lahir dan alamat rumah.

“Benar ada beberapa nomor telepon asing masuk hari ini (Rabu 16/1). Adapula pesan whatsapp,” jelas Kusno (16/1).

Kusno tidak tahu siapa penyebar data pribadinya. Cara tersebut justru merugikan sang pengirim pesan. Karena berwujud sebuah ancaman.
Selain Kusno, beberapa jurnalis yang menulis berita pelaporan presiden Ikatan Cegatan Jogja (ICJ) juga mendapat persekusi. Bentuknya, membagikan akun sosial media mereka ke Facebook. (dwi/iwa/fn)