BANTUL – Sarana infrastruktur mendominasi aduan yang disampaikan melalui e-lapor. Namun, tidak semua aduan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti langsung. Penyelesaian di antaranya membutuhkan diskusi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul Sri Mulyani mengungkapkan, hingga sekarang ada 168 aduan yang disampaikan melalui e-lapor. Aduan ini diterima sejak e-lapor di-launching 2 Juli 2018.

”Yang sudah ditindaklanjuti 147 aduan,” jelas Sri di kantornya Rabu (16/1).
147 aduan, Sri menyebut didominasi persoalan sarana infrastruktur. Ditujukan kepada dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, serta dinas perhubungan. Seperti akses jalan, lampu penerangan jalan umum, hingga traffick light.

Teknisnya, setiap aduan yang masuk langsung disampaikan kepada OPD terkait. Agar OPD tersebut segera merespons. Begitu pula dengan aduan yang belum dapat diselesaikan. OPD sebenarnya telah mengetahuinya. Hanya, OPD membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman serta diskusi lintas instansi.

”Seperti enam aduan soal jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Belum dapat diselesaikan,” ungkapnya.

Sri mengakui ada 15 aduan lain yang belum ditindaklanjuti. Namun, Sri menekankan, hal itu bukan berarti OPD tidak merespons. Melainkan belasan aduan itu hanya iseng. Warga memanfaatkan e-lapor sebatas untuk menyapa.
”Beberapa masih belum paham. Masih mencoba-coba,” tambahnya.

Kepala Diskominfo Nugroho Eko Setyanto mengungkapkan hal senada. Menurutnya, OPD diberikan waktu hingga dua hari untuk menjawab aduan. Sedangkan realisasi laporan tergantung anggaran.

”Kalau anggaran belum ada atau pengaduan butuh biaya besar, akan dicanangkan di tahun berikutnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, pejabat yang tinggal di Gilangharjo, Pandak, ini mengatakan, e-lapor dirancang untuk mempermudah pelayanan. Agar penanganannya juga tepat sasaran. Warga Bumi Projotamansari dapat memanfaatkan inovasi ini untuk mengadukan berbagai hal. Terutama terkait layanan publik. Namun, warga harus mengunduh aplikasi ini di Playstore.
”Kalau menyampaikan aduan harus mencantumkan nama, menulis apa yang akan diadukan, lalu melampirkan foto. Misal, jalan rusak. Harus ada fotonya,” bebernya. (cr6/zam/fn)