KULONPROGO – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kulonprogo menggelar rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Aduan Lapor dan Website di Ruang Rapat Binangun IV, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Rabu (16/1). Kegiatan digelar dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi serta mengoptimalkan pelayanan PPID. Hadir sebagai narasumber Hazwan Iskandar Jaya dari Komisi Informasi Daerah DIJ.

Kepala Diskominfo Kulonprogo Rudiyatno mengatakan, materi koordinasi kali ini, di antaranya, membahas persiapan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk penilaian PPID Award 2019 pada September sekaligus memperingati Hari Hak untuk Tahu se-Dunia pada 28 September.

“Sekertariat PPID utama akan membantu kendala dimasing-masing OPD, agar sesuai indikator penilaian. Harapan kami setiap OPD berkontribusi positif dan PPID dalam penggelolaan informasi selalu aktif dan positif untuk kinerja, baik itu ide, lapor, maupun website. PPID pengelolaan informasi harus aktif,” katanya.

Dijelaskan, keluhan, lapor atau informasi dari masyarakat harus mendapat respons cepat dari perangkat daerah. Sementara website, OPD bisa memanfaatkannya untuk publikasi, agar masyarakat lebih tahu tentang kegiatan sebagai penyelengara pemerintahan. “Sehingga ada transfer pengetahuan dari pemerintahan kepada masyarakat dan sebaliknya untuk membangun Kulonprogo lebih baik,” jelasnya.

Hazwan Iskandar Jaya menegaskan, informasi publik itu sifatnya informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik. Yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya.

“Berdasarkan catatan 2018, badan publik masih banyak yang belum membuat dan mengumpulkan informasi publik sebagai informasi. Artinya pemahaman atas UU KIP masih perlu ditingkatkan. Terkait standarisai pelayanan publik juga masih ada kerancuan dalam memahami informasi publik,” tegasnya.

Ditambahkan, aduan lapor dan website bisa segera ditindaklanjuti dan menghubungi sekertariat, sehingga layanan publik tetap terjaga dengan baik.

“Update informasi website, medsos juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ucapnya. (tom/laz/fn)