SLEMAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman kembali menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan. Kali ini lokasinya di Kecamatan Depok. Namun bendera parpol masih dibiarkan.

Penertiban APK ini sudah memasuki tahap ketiga. Sebelumnya pada Desember 2018 telah dilakukan hal serupa. “Untuk Januari 2019, kami lakukan di 14 kecamatan,” ujar Kordiv Hukum, Data dan Informasi, Bawaslu Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar (16/1).

Penindakan tersebut dimulai kemarin hingga 31 Januari 2019. Lokasinya di Depok, Kalasan, Berbah, Prambanan, Seyegan, Ngaglik, Pakem, Moyudan, Godean, Minggir, Mlati, Gamping, Sleman dan Tempel.

Arjuna menjelaskan, pelanggaran APK didominasi spanduk dan baliho. Biasanya, cara pemasangannya tidak sesuai aturan di Perbup 27/2018 tentang Pemasangan APK.

Pada penindakan di Depok, Arjuna dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman menyisir delapan lokasi. Namun, pada catatan Panwascam terdapat 19 lokasi. “Sebelas lokasi yang lain itu sudah diturunkan secara mandiri oleh partai politik,” ujar Arjuna.

Dari data awal Bawaslu Sleman, total ada 1.059 APK yang terindikasi melanggar tata cara pemasangan dan lokasi pemasangan. Namun, tidak semua APK diturunkan Bawaslu. “Ada yang sudah diturunkan secara mandiri,” ujar Arjuna.

Ketua Bawaslu Sleman, M Karim Mustafa menyebut, masih ada 4.377 bendera parpol yang melanggar tata cara pemasangan dan lokasi. Rabu lalu (9/1) bahkan pihaknya telah melayangkan surat imbauan agar parpol bersedia menurunkan secara mandiri. “Namun belum ada tanggapan,” ujar Karim.

Dia mengatakan, akan kembali melayangkan surat ke parpol. Jika tidak ada jawaban, maka parpol akan kembali dikumpulkan. “Kami akan bahas kembali untuk mendapatkan kesepakatan bersama,” ujarnya.

Karim mengakui, untuk pnertiban bendera pihaknya masih mengalami kesulitan. Sebab tidak ada aturan yang jelas termasuk juga dalam peraturan KPU.

Oleh karenanya, dia akan meminta untuk merevisi Perbup 27/2018 tentang Pemasangan APK. “Paling tidak, dalam Perbup itu dimasukkan bendera sebagai kategori materi lain yang bisa kami tertibkan,” katanya. (har/iwa/fn)