Anggota Bidang Pengkajian MPR RI Ahmad Hanafi Rais kembali menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Kali ini bertema seputar arah dan tahapan pembangunan bidang ekonomi berkelanjutan.

“Arah pembangunan ekonomi berkelanjutan harus dirumuskan. Salah satunya mengakhiri segala bentuk kemiskinan,” ungkap Hanafi di depan ratusan warga Desa Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, Senin (14/1).

Hanafi mengungkapkan, cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yakni mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional termaktub di alenia keempat pembukaan UUD 1945. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka perwujudan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, beberapa upaya dapat dilakukan negara. Di antaranya, memberikan kepastian dan perlidungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif.

Kemudian, lanjut Hanafi, menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara.

Kegiatan penyerapan aspirasi itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto dan dua anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Heri Kriswantoro serta Sugeng Nurmanto.

Arah dan tahapan pembangunan bidang ekonomi berkelanjutan juga disampaikan Inung, sapaan Arif Noor Hartanto. Dia mengatakan, pembangunan ekonomi berkelanjutan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, kesempatan kerja yang produktif, menyeluruh dan layak untuk semua masyarakat. “Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi,” katanya.

Diakui, mencapai tujuan pembangunan tersebut tidak mudah. Berkaitan dengan kemiskinan, pemerintah dihadapkan pada efektivitas program dan kegiatan pengentasan kemiskinan.

Contohnya seperti Pemprov DIJ. Angka kemiskinan penduduk DIJ di atas rata-rata nasional. Bahkan DIJ menjadi provinsi termiskin di Jawa. Angka kemiskinan di DIJ mencapai di atas 12 persen. “Angka kemiskinan di DIJ disepakati di RPJMD 2017-2022 ditargetkan turun dari 12 persen menjadi 7 persen,” tutur Inung. (kus/fn)