Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terhitung sukses dalam menekan angka kemiskinan. Terbukti selama 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Pulau Dewata itu terus berkurang. Hingga akhir 2018, angkanya mencapai 4,01 persen. Atau secara nasional terendah kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.

Sukses itu tidak dapat dilepaskan dari sejumlah program dan kegiatan unggulan Pemprov Bali. Semasa kepemimpinan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika penanggulangan kemiskinan meliputi beberapa sektor. Di antaranya sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan.

“Ada lima program prioritas,” ungkap Kepala Bagian Publikasi dan Penyaringan Informasi Biro Humas dan Protokol Setda Bali I Gede Arsadi Putra saat diskusi dengan wartawan unit DPRD DIY di kompleks Pemprov Bali pada Jumat (11/1).

Lima program tersebut seperti bedah rumah, simantri atau sistem pertanian terintegrasi, sekolah gratis 12 tahun dan penguatan badan usaha milik desa (BUMDes). Pemprov Bali juga menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. “Program sekolah gratis ditujukan bagi mereka dari keluarga rumah tangga sasaran (RTS). Pendidikan hingga tingkat SMA/SMK,” lanjut Arsadi.

Ditambahkan, Pemprov Bali juga berupaya keras menekan jurang ketimpangan antarwilayah. Terutama antara Bali utara dengan Bali selatan. Upaya mengurangi ketimpangan itu antara lain dengan pembangunan infrastruktur.

Saat ini sedang dirintis pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng yang berada di wilayah Bali utara. “Rencananya 2025, bandara Buleleng akan beroperasi,” lanjutnya.

Meski pada 2018 kepemimpinan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika berakhir, bukan berarti program prioritas penanggulangan kemiskinan lantas tak berlanjut. Justru komitmen kuat ditunjukkan I Wayan Koster, gubernur Bali sekarang. “Target angka kemiskinan dari semula 4,01 persen menjadi 1,5 persen,” terangnya.

Kabag Humas Setwan DPRD DIY Budi Nugroho mengungkapkan alasan dipilihnya Bali menjadi lokasi studi komparatif wartawan unit DPRD DIY. Menurut dia, Bali dengan DIY memiliki sejumlah kemiripan.

Di antaranya, sama-sama provinsi tujuan wisata. Pendapatan asli daerah (PAD) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya tidak terpaut jauh. “Kedua provinsi ini juga tengah gencar menjalankan program penanggulangan kemiskinan,” ungkap Budi. Apalagi saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang) Provinsi Bali 2018, Gubernur I Wayan Koster menargetkan angka kemiskinan di Bali dalam kisaran 1,5 persen. “Bagi kami ini cukup menarik,” katanya.

Di pihak lain, Pemda DIY juga terus berupaya menekan angka kemiskinan. Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022, persentase kemiskinan di DIY ditargetkan turun dari 12 persen menjadi 7 persen.

Dari Biro Humas dan Protokol Setda Bali, diskusi dilanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Provinsi Bali I Wayan Sumarajaya mengatakan, program penanggulangan kemiskinan juga menyasar ke keluarga tidak mampu.

Misalnya, Pemprov Bali meluncurkan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu atau Gerbang Sadu. Kemudian ada Gerakan Ekonomi Wanita Desa atau Genta Desa. Pemprov Bali juga memikirkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata. Meski 80 persen perekonomian masyaakat Bali ditopang dari pariwisata, sudah saatnya sektor di luar wisata dikembangkan. Antara lain mengembangkan industri pengolahan dan pertanian.

“Sektor pariwisata itu rawan terhadap goncangan. Pengalaman pascabom Bali menjadi pelajaran berharga. Jumlah wisatawan yang ke Bali turun drastis. Masyarakat menjadi miskin. Ini harus diantisipasi dan jangan terulang,” ingatnya.

Di sisi lain, desa maupun desa adat di Bali juga diperkuat. Desa yang memiliki persentase 25 persen penduduknya miskin mendapatkan kuncuran dana Rp 1,2 miliar. Sedangkan desa-desa adat mendapatkan bantuan Rp 250 juta. Bantuan itu untuk penyelenggaraan kegiatan budaya. Sebab, pariwisata di Bali berakar dari budaya. Untuk memelihara ritual budaya memerlukan dana yang tidak sedikit. “Kami juga mengubah pola pikir masyarakat dan aparatur pemerintah. Miskin itu dosa,” lanjutnya.

Desa-desa di Bali juga terus menggeliat. Dari 638 desa, terbagi dalam tiga kriteria. Sebanyak 43 desa mandiri, 281 desa maju dan 312 desa berkembang. Dari sekian banyak desa itu, ada satu desa yang tidak mempunyai penduduk kategori miskin. Yakni Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

“Penduduk miskin dan angka pengangguran di Desa Kutuh adalah nol persen,” jelas Wayan. Ada dua kepemimpinan di Desa Kutuh. Ada pejabat pemerintahan desa serta ketua adat desa. Keduanya bersinergi membangun desa tersebut.
Penghasilan desa per tahun mencapai Rp 25 miliar. Desa adat menyumbang Rp 14 miliar dan Pemerintah Desa Kutuh Rp 11 miliar. “Desa Kutuh juga punya aset lapangan golf,” jelas Wayan. (kus/fn)