KULONPROGO – Rencana revisi Peraturan Bupati (Perbup) 71/2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditolak warga. Jika direvisi, warga yang membuang sampah di depo dikenai retribusi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Gusdi Hartono mengatakan, kebijakan itu sudah ada di Perda 5/2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Bahkan sudah berupa Perbup 71/2017 yang akan diterapkan.

“Petugas pungut sampah diminta daftar ke kantor pengelola sampah jika masih ingin membuang sampah di TPS. Kalau sekarang belum (bayar). Ini baru mau disosialisasikan,” kata Gusdi (14/1).

Kabag Hukum Setda Kulonprogo, Iffah Mufidati mengatakan, memang ada retribusi yang harus dibayarkan. “Regulasi membolehkan (pengenaan retribusi). Sepanjang tidak ada objek baru,” kata Iffah.

Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo, Ajrudin Akbar menyatakan, revisi perbup sebaiknya dikomunikasikan dengan Dewan. Sehingga tidak memberatkan warga.

“Penataan kota dan kebersihan sudah tertata. Sampah dikelola dengan baik. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadikan warga enggan membuang sampah ke sana,” kata Ajrudin. (tom/iwa/fn)