GUNUNGKIDUL – Objek wisata (obwis) Batoer Hill masih mangkrak. Lantaran status pengelolaan obwis yang terletak di Batur, Putat, Patuk, itu hingga sekarang masih menggantung. Di sisi lain, pemerintah belum berani mengambil sikap.

Camat Patuk Haryo Ambar Suwardi telah mewanti-wanti Pemerintah Desa (pemdes) Putat tidak gegabah. Itu setelah terdengar kabar bahwa pemdes meminta warga untuk mengambil alih dalam pengelolaan Batoer Hill.
”Pokoknya kami tidak mau ada masalah. Jangan sampai di-PTUN-kan nanti. Semua harus jelas,” tegas Haryo saat dihubungi Minggu (13/1).

Karut-marut pengelolaan Batoer Hill mulai mencuat enam bulan lalu. Pemdes gerah dengan ulah PT Cipto Wening, selaku pengembang Batoer Hill. Pemdes menuding PT Cipto Wening melanggar beberapa isi perjanjian kerja sama. Di antaranya, luasan lahan yang dibangun. Dalam kerja sama, PT Cipto Wening hanya menggarap lahan 5.000 meter persegi. Faktanya, lahan yang dibangun menjadi 7.000 meter persegi. PT Cipto Wening juga nekat membangun homestay. Padahal, pembangunan itu tidak ada dalam kontrak perjanjian.

Saking gerahnya, pemdes memberikan surat peringatan hingga empat kali. Puncaknya, pemdes November 2018 mengambil keputusan ekstrem. Memutus kontrak PT Cipto Wening.

Sebagai solusinya, Haryo menyarankan pemdes berkomunikasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ.

”Salah satu izinnya kan yang mengeluarkan sana (pemprov, Red),” ujarnya.

Sularto, seorang warga membenarkan bahwa pemdes pernah mendatangi pengelola wisata lokal. Pemdes mempersilakan pengelola wisata meneruskan pengelolaan Batoer Hill. Hanya, permintaan itu disampaikan secara lisan.

”Sehingga warga juga bingung. Belum berani mengambil sikap. Khawatirnya, muncul persoalan lagi,” tuturnya. (gun/zam/fn)