JOGJA – Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo tidak kapok dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta yang menolak gugatan yang diajukannya. Gugatan kepada Wali Kota Jogja dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ kembali dilayangkan.

“Yang saya panggil kali ini Wali Kota, kepala PUP-ESDM DIJ, Kepala (Dinas) PUPKP (Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman) Kota Jogja dan Kepala Satpol PP Kota Jogja,” ujar pria yang akrab disapa Cuncun itu seusai mendaftarkan gugatannya ke PTUN Jogjakarta Rabu (9/1).

Gugatan yang kembali diajukan masih sama dengan gugatan sebelumnya. Wali Kota dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro diminta konsisten menjalankan aturan dalam Perda Kota Jogja nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan PKL, maupun Perwal nomor 37 tahun 2010. Sedang Kepala Dinas PUP-ESDM DIJ digugat karena dalam desain pedestrian Malioboro masih menampilkan lapak PKL di depan toko.

“Sesuai dengan Perwal nomor 37 tahun 2010 pasal 11, untuk menempati lahan harus seizin pemilik toko. Padahal kami tidak pernah mengizinkan,” ujarnya.
Kali ini pria 46 tahun itu yakin gugatannya tidak akan ditolak lagi oleh PTUN Jogjakarta. Kala itu gugatanya ditolak karena dinilai terlalu premature. Sikap pede Cuncun juga berdasarkan surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DIJ terkait pelayanan komunikasi masyarakat. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan 21 Desember 2018 lalu, disebutkan Kepala UPT Malioboro dan Kepala Satpol PP untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Perda.

Menurut Cuncun meski dalam persidangan sebelumnya Wali Kota sudah menjawab. Yakni untuk penataan PKL di Malioboro menunggu selesainya pembangunan eks gedung bioskop Indera, dianggap belum cukup. “Saya tetap menunggu keputusan dari PTUN untuk kepastiannya,” tegas dia.

Sebelumnya melalui Kuasa hukum Wali Kota Jogja dan Kepala UPT Malioboro, yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Pemkot Jogja Imron Effendi pada siding 13 Agustus 2018 menyatakan untuk penataan PKL di Malioboro Pemkot Jogja masih menunggu selesainya pengerjaan revitalisasi oleh Pemprov DIJ. Karena itu saat ini Pemkot Jogja belum bisa mengambil kebijakan apapun sebelum revitalisasi kawasan Malioboro dan pembangunan sentra PKL selesai dilakukan. (cr5/pra/fn)