JOGJA – DIJ menjadi provinsi yang paling lengkap dalam peraturan bagi penyandang disabilitas. Tapi pelaksanaanya masih dipertanyakan. Terutama dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Itu mengemuka dalam diskusi outlook Indonesia 2019 yang diselenggarakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah di Grha Suara Muhammadiyah kemarin (8/1). Divisi Disabilitas MPM PP Muhammadiyah, Arni Surwanti mengatakan, di DIJ, empat pemerintah Kabupaten dan satu pemerintah Kota telah menertibkan Perda tentang pemberdayaan kaum disabilitas. Bahkan DIJ juga sudah memiliki Perda nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Tapi DIJ masih memiliki pekerjaan untuk mewujudkan Provinsi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas,” jelasnya.

Menurut dia satu hal yang penting adalah menempatkan masyarakat dan pemerintah dalam cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Sampai saat ini, lanjut dia, masyarakat dan pemerintah masih berpandangan penyandang disabilitas hanya bisa diberikan bantuan. “Mereka masih dijadikan suatu objek dan tidak untuk diberdayakan,” katanya.

Koordinator Penguatan Hak Penyandang Disabilitas DIJ itu menambakan pendekatan kepada penyandang disabilitas harus sesuai dengan hak asasi. Itu sesuai dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang ada di UU No. 19 Tahun 2011. Serta pelaksanaan yang diatur melalui UU No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas.

Di Hal ini diharapkan untukmendorong berbagai pihak pembangunan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). “Hal ini kiranya bisa direplikasikan oleh Pemerintah Daerah lainnya,” jelas Arni.

Arni menambahkan, adanya Perda Pemberdayaan dinilai sangat penting untuk menjamin hak-hak kaum disabilitas. Kedepannya, MPM PP Muhammadiyah akan mengawal proses perencanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat Kabupaten di Jogjakarta yang bersektif disabilitas.

Disamping itu, prinsip-prinsip yang dianut oleh TPB sejalan dengan upaya penguatan hak-hak penyandang disabilitas. Yaitu universality yang mendorong penerapan TPB di semua Negara maju maupun berkembang. “Dalam konteks Nasional, implementasi TPB harus diterapkan di selurh wilayah Indonesia,” tambahnya.

Ada pula prinsip integration yang akan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Serta prinsip terakhir yaitu no one left behind. Yakni menjamin bahwa pelaksanaan TPB harus memberi manfaat bagi semua manusia, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan.

Sementara itu Ketua MPM PP Muhammadiyah Nurul Yamin menambahkan penyandang disabilitas selama ini masih termasuk kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Tidak hanya di kawasan perkotaan, kondisi kaum marjinal di kawasan pinggiran lebih memprihatinkan. Dari kajian lapangan yang dilakukan oleh MPM, kelompok marjinal sering mengeluhkan permasalahn klasik kehidupan mereka. “Ini meliputi petani, pemulung, nelaya, tukang becak, sampai kaum disabilitas,” jelas Yamin.

Yamin menambahkan, MPM mencoba mengingatkan kepada semua pihak terutama pemangku kepentingan pada kelompok masyarakat yang selama ini kurang diuntungkan dalam proses pembangunan. Seperti halnya MPM telah melakukan aktivitas yang terkait pendekatan secra struktural dan pendampingan kepada kaum marjinal.

Wakil ketua MPM PP Muhammadiyah Ahmad M’ruf memaparkan, kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang masih dihadapi kaum marjinal. Saat ini, garis kemiskinan didasarkan pada angka pengeluaran yang hanya Rp 400.000 setiap bulannya.

Secara statistik, 10 tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan rasio. Hal ini karena parameter tetap, sedangkan garis kemiskinan dinaikkan. Angka kemiskinan mengalami penurunan tercatat Maret 2016 sebesar 10,86 persen turun menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. “Pada akhir tahun 2019 diproyeksikan akan turun menjadi 8,5 – 9,5 persen,” jelas Ma’ruf dalam paparannya. (cr7/pra/fn)