MAGELANG – Hingga batas akhir Desember 2018, tak ada satu pun perusahaan di Kota Magelang yang mengajukan penangguhan terkait pemberlakuan upah minimum kota (UMK). Hal ini menunjukkan semua perusahaan di Kota Sejuta Bunga sanggup membayar gaji minimal kepada karyawan sesuai dengan aturan.

Oleh karena itu, seluruh karyawan diberikan hak untuk mengadu ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang terkait upah yang diterima, jika tidak sesuai dengan UMK. “Pengaduan ini disediakan untuk memenuhi hak para pekerja,” kata Kepala Disnaker Kota Magelang Gunadi Wirawan Selasa (8/1).

Dijelaskan, berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah, UMK Kota Magelang per Januari 2019 sebesar Rp 1.707.000. Jumlah ini naik Rp 127.000 dibanding UMK 2018 sebesar Rp 1.580.000. Mengacu pada SK Gubernur Jateng No 560/68/2018, dibuka posko pengaduan terkait pemberlakuan UMK, sejak November 2018 lalu.

“Perusahaan wajib menerapkan UMK 2019 bagi karyawan dengan masa minimal kerja setahun dan yang menduduki jabatan atau golongan terendah,” tutur Gunadi.

Hingga saat ini, belum ada satu pun pekerja maupun perusahaan mengadu di posko aduan yang telah disediakan. Namun, posko tersebut akan tetap dibuka hingga beberapa bulan mendatang. “Kami mengimbau, semua pekerja untuk segera melapor jika pembayaran upah belum sesuai UMK terbaru. Karena sesuai data, tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan,” ungkapnya.

Gunadi menambahkan, sebagai upaya pemberian hak pekerja sesuai UMK pihaknya juga mendorong pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah. Hal ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi yang wajib disertakan jika perusahaan ingin mengajukan pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan.

“Berdasarkan catatan kami ada 300 perusahaan di Kota Magelang di bawah naungan Disnaker. Selebihnya UMKM atau industri lain yang ditangani Disperindag. Sedangkan yang wajib membayar gaji sesuai UMK adalah perusahaan yang tercatat di kami,” tandasnya. (dem/laz/fn)