SLEMAN – Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIJ Budhi Masthuri mengatakan kedatangannya ke Mapolda DIJ hanya untuk diskusi. Khususnya untuk berkoordinasi dan sinkronisasi hasil penyidikan suatu khusus. Pernyataan ini guna menjawab polemik rencana pemanggilan Rektor UGM Panut Mulyono.

“Untuk kasus UGM, kami (ORI dan Polda DIJ) sama-sama menaruh perhatian. Kedatangan hanya untuk berdiskusi sejauh mana perkembangan di masing-masing instansi,” jelasnya ditemui di lobi Mapolda DIJ, Senin (7/1).

Dia menyanggah maksud kedatangan terkait pemanggilan paksa. Itu karena proses baru memasuki pemanggilan pertama. Budhi bahkan memastikan istilah pemanggilan paksa masih terlalu dini diucapkan. Tahapan pemanggilan paksa berjenjang. Jika pemanggilan pertama diacuhkan maka ada pelayangan pemanggilan kedua. Jarak waktu adalah 14 hari pasca dikeluarkannya surat pemanggilan pertama.

“Sampai saat ini belum membicarakan pemanggilan paksa itu. Besok (hari ini) pemanggilan pertama jam 10.00. Kabag Hukum (UGM) menyampaikan bisa hadir sesuai undangan,” ujarnya.

Hanya saja Budhi belum bisa memastikan siapa yang datang. Namun dia menegaskan rektor tidak bisa diwakilkan. Alasannya ada beberapa penjelasan yang wajib dijelaskan langsung.

Keterangan tersebut perihal maladministrasi UGM. Pertama adanya penundanaan berlarut polemik KKN Maluku. Permasalahan kedua adalah masuknya nama Handika Saputra dalam daftar calon wisudawan. Menurut dia sesuai aturan kampus seharusnya kebijakan tersebut dipertimbangkan.

Menurut dia ORI memberikan kesempatan kepada rektor untuk menjelaskan. Termasuk untuk klarifikasi informasi yang selama ini beredar. “Bagi kami, pemanggilan sudah sesuai prosedur. Kami ingin fokus penyidikan bukan polemik pemanggilannya,” tegasnya.

Kabid Humas Polda AKBP Yuliyanto juga memastikan jajarannya belum ikut dalam pemanggilan. Kedatangan ORI, lanjut dia, hanya sebatas koordinasi dan sinkronisasi hasil penyidikan. Itu karena kedua institusi melakukan penyidikan secara terpisah.

Dalam kesempatan ini, dia juga menjelaskan belum ada penetapan tersangka. Ini karena proses pengumpulan data tengah berlangsung. Setelah semuanya terkumpul maka berlanjut gelar perkara. Dalam proses ini akan ditentukan langkah selanjutnya atas kasus KKN UGM.

Terkait keterlibatan pemanggilan rektor oleh ORI, jajarannya tengah mempelajari. Termasuk MoU yang ditandatangi oleh Mabes Polri dan ORI Pusat. Tujuannya agar tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. (dwi/pra/fn)