JOGJA- Keengganan Rektor UGM Panut Mulyono memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan berbagai alasan disayangkan sejumlah pihak. Termasuk anggota Komisi A DPRD DIJ Slamet. Dia menyesalkan alasan rektor tidak bersedia datang ke kantor ORI Perwakilan DIJ lebih karena pertimbangan kesibukan.

“Tidak seharusnya rektor bersikap semacam itu. Rektor seharusnya bisa menjadi teladan,” sesal Slamet saat dihubungi Senin (7/1).

Slamet membandingkan dengan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, 13 tahun silam yang menunjukan keteladanan dengan memenuhi panggilan Ombudsman. Peristiwanya, terang Slamet, terjadi pada 12 Januari 2006 lalu.
Kala itu HB X diperiksa Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ terkait kasus program pembangunan telepon tanpa kabel berbasis teknologi Code Divisition Multiple Acces (CDMA) senilai Rp 17 miliar.

“Gubernur juga punya banyak kesibukan. Apalagi HB X juga tokoh nasional. Nyatanya beliau bersedia hadir memenuhi panggilan LOD,” kenang Slamet.
Padahal jika dicermati lebih dalam, LOD yang memeriksa HB X adalah lembaga yang dibentuk gubernur. Pembentukannya dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DIJ No. 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIJ.

HB X, sambung Slamet, adalah kepala daerah pertama di Indonesia yang punya inisiatif membentuk ombudsman. Bahkan lahirnya LOD DIJ mendahului pembentukan ORI yang baru lahir empat tahun kemudian. “Seharusnya rektor bisa meniru langkah yang sudah dicontohkan HB X,” pinta Slamet memberikan nasihat.

Slamet berharap mekanisme panggilan paksa dengan meminta bantuan kepolisian tidak perlu terjadi. Sebab, itu berpotensi mengundang kegaduhan. Di samping itu bakal menjadi preseden buruk. Karena itu, Slamet mewanti-wanti agar rektor UGM bersedia datang ke kantor ORI guna memberikan penjelasan. “Keterangan rektor akan membuat terang masalah dan tidak berlarut-larut,” harapnya.

Slamet yakin kesediaan rektor memberikan keterangan ke ORI akan mempercepat penyelesaian penanganan perkara dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi UGM saat mengikuti KKN di Pulau Seram, Maluku pada 2017 silam. “Jika rektor datang, ORI tidak perlu mengeluarkan surat panggilan kedua dan ketiga hingga panggilan paksa,” ingatnya.

Sibuknya jadwal rektor UGM sehingga tidak dapat datang ke kantor ORI Perwakilan DIJ disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Ariani. Permintaan kehadiran rektor UGM pada 19 Desember 2018 tidak dapat dipenuhi karena bertepatan dengan Dies Natalis UGM. “Kami mengundang banyak tamu VIP dan ribuan tamu lainnya,” tuturnya.

Pertemuan dengan ORI kemudian dijadwalkan ulang pada 2 Januari 2019. Namun pada 31 Desember 2018, asisten Ombudsman RI datang ke UGM untuk bertemu dengan rektor tanpa pemberitahuan lebih dulu. Rektor tak dapat ditemui karena sedang menerima penyerahan dan diskusi hasil Komite Etik yang berakhir masa kerjanya pada 31 Desember 2018.

Rektor pada 2 Januari 2019 kembali tidak dapat ke kantor ORI Perwakilan DIJ karena ada rapat koordinasi dengan wakil rektor beserta pimpinan lainnya. “Setelah itu, rektor memimpin rapat penyusunan buku putih yang akan diberikan kepada kandidat Capres dan Cawapres RI,” kata Iva. (kus/pra/fn)