GUNUNGKIDUL – Selama ini Pemkab Gunungkidul sudah banyak memproses tukar guling tanah untuk digunakan sebagai fasilitas umum. Namun belakangan, muncul masalah. Seperti di Kampung, Ngawen, ahli waris meminta lahan dikembalikan.

Menyikapi hal tersebut, Senin (7/1) berlangsung audiensi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Petarung), serta pemerintah desa di ruang Komisi D DPRD Gunungkidul.

Dalam audiensi itu, Kades Kampung, Kecamatan Ngawen, Suparna menyampaikan perihal tukar guling lahan yang berlangsung sejak 1963 yang dipersoalkan ahli waris. Menurutnya pihak desa pada waktu itu telah memberikan tanah untuk mengganti tanah warga.

“Pada saat itu pemilik tanah sudah musyawarah dengan pemerintah desa dan telah diberikan ganti tanah kas desa kepada pihak keluarga Wonokarto,’ kata Suparna.

Untuk memperjelas kasus sengketa lahan tersebut, pihaknya sedikit membeberkan cerita lama mengenai tukar guling. Pada tahun itu, pihak keluarga penuntut telah diberikan tanah sawah dimana nilainya lebih tinggi.

“Anehnya kenapa sekarang kok muncul permasalahan ini, tanah akan diminta oleh ahli waris dalam hal ini cucu dari mbah Wonokarto. Bahkan tanah yang sudah diberikan di antaranya telah dijual oleh penggugat ini,” ujarnya.

Hanya diakui, waktu itu tidak ada catatan atau data tertulis mengenai tukar guling. Namun, Suparna mengklaim, ada bukti otentik bahwa tanah milik keluarga penggugat sudah diganti oleh pihak desa.

“Tapi, kami akan bersikap persuasif. Kami akan berkomunikasi kembali dengan pihak penggugat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Heri Kriswanto berharap, permasalahan ini jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar di SD N 4 Ngawen. Terlebih, muncul informasi rencana penyegelan sekolah oleh ahli waris.

“Kami akan meminta muspika melakukan pendekatan dengan pihak penggugat,” katanya.

Lebih jauh dikatakan, dari hasil audiensi juga terungkap mengenai banyaknya tukar guling lahan pada masa lampau. Oleh sebab itu, dia mengimbau pemkab melakukan pendataan statustanah yang digunakan sekolah. Lantaran hal itu berpotensi menimbulkan konflik. (gun/zam/fn)