JOGJA – Libur akhir tahun lalu menjadi berkah bagi Awang. Rumahnya yang sebagian disulap menjadi homestay laku disewa keluarga yang berwisata ke Kota Jogja. Homestay dipilih karena lebih luas dan lebih murah. Apalagi saat itu hotel sudah full booked.

Dengan tarif hanya Rp 300 ribu per hari, homestay yang berada di kawasan Ngampilan Jogja itu menjadi pilihan utama. Selain lokasinya yang berada di pusat kota, faktor harga juga menjadi alasan.

“Saat liburan panjang, seperti kemarin, kebanyakan keluarga yang berwisata. Terutama yang tidak dapat kamar hotel,” ujarnya Sabtu (5/1). “Tapi kalau bukan saat libur panjang, biasanya backpacker atau kelompok motor, pernah juga supporter bola yang nginep,” tambahnya.

Homestay seperti yang dikelola Awang itu saat ini menjamur di Kota Jogja. Selain memanfaatkan rumah yang kosong, juga ada yang sengaja membangun property untuk dijadikan penginapan. Mereka menawarkan pengalaman berwisata di Jogja, sekaligus menikmati langsung kehidupan warganya. “Beda dengan hotel, ini wisatawan tinggal di kampung,” jelas pria 40 tahun itu.

Ketua Pehimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Istidjab M Danunegoro mengakui keberadaan homestay, guesthouse, pondok wisata dan semacamnya menjadi alternatif wisatawan saat hotel penuh. Terutama saat hotel yang berada di ring satu dan dua, sudah tidak bisa menerima tamu.

“Karena mau dekat pusat kota, biasanya pilih ke homestay atau guesthouse yang ada di dalam kota,” tuturnya.

Tapi Istidjab meminta Pemkot Jogja untuk melakukan standarisasi pelayanan dan fasilitas homestay, guesthouse maupun penginapan untuk wisatawan lainnya. Itu untuk memastikan layanan prima ke wisatawan. “Jangan sampai karena pelayanan yang ala kadarnya malah membuat wisatawan kapok,” pesannya.

Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja Setiyono mengatakan, dengan adanya Peraturan Wali Kota Jogja nomor 85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel merupakan kesempatan masyarakat untuk mengurus izin homestay, guesthouse, maupun penginapan lainnya.

Setiyono menambahkan untuk pengurusan izin penginapan tidak rumit. Masyarakat hanya tinggal mengurus izin membangun bangunan (IMB) serta izin operasionalnya hingga memperoleh tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). “Jika sudah dapat TDUP silakan beroperasi,” katanya.

Menurut dia untuk guesthouse dengan minimal 20 kamar itu sudah termasuk hotel non bintang. Sedang untuk homestay, yang pemiliknya masih tinggal di sana dan hanya menyewakan beberapa kamar di dalam rumahnya. “Untuk homestay diawali perubahan fungsi dari tempat tinggal menjadi penginapan, setelah itu baru mendapat TDUP,” katanya.

Untuk lokasi, lanjut Setiyono, semua wilayah di Kota Jogja diperbolehkan dibangun penginapan oleh masyarakat kecuali wilayah Kraton. Menurut dia saat ini dengan pemberlakuan moratorium terbatas, merupakan kesempatan masyarakat untuk mengurus izin membangun penginapan.

“Sebenarnya kemarin itu sudah banyak (masyarakat yang hendak mengurus izin), tapi karena masih terkena moratorium belum bisa. Sekarang sudah bisa dilayani lagi,” ujarnya. (**/pra)