SLEMAN – Muncul persoalan baru terkait toko swalayan di Sleman. Sebelumnya, muncul polemik Peraturan Daerah (Perda) tentang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kini yang disoal, kafe di dalam toko swalayan.

Forum Pengamat Independen (Forpi) Sleman menemukan indikasi kafe tersebut tidak berizin. Kafe terletak di dalam toko swalayan. Satu manajemen dengan toko swalayan berjejaring. Secara regulasi, izin toko swalayan dan izin kafe berbeda. Artinya, manajemen toko harus mengurus izin ke dinas terkait.

Berdasarkan pantauan Forpi, ada dua toko swalayan berjejaring nasional terindikasi menyalahi aturan tersebut. ‘’Lokasinya di Indomaret Jalan Kaliurang KM 9,3 dan Indomaret Jalan Kaliurang KM 13,’’ ujar anggota Forpi Sleman, Hempri Suyatnya, Kamis (3/1).

Dikatakan, toko swalayan yang ada kafe di dalamnya melanggar regulasi. Juga berimbas kepada masyarakat. Secara perlahan mematikan warung rakyat. Padahal Perda Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memengaruhi perekonomian rakyat.

Dugaan kafe di dalam toko swalayan bakal semakin banyak di Sleman. Sebab pertumbuhan toko swalayan berjejaring di Sleman sangat tinggi.

Hempri mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Sebab kebijakan yang diambil tajam ke bawah. Tumpul ke atas.

‘’Contohnya, penertiban lapak PKL di Denggung. Penegakan Perda terhadap PKL ditegakkan. Namun tidak berlaku pada toko swalayan berjejaring nasional. Pemerintah seakan tutup mata dan tertidur,’’ kritik Hempri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman, Tri Endah Yitnani mengakui ada toko swalayan di dalamnya terdapat kafe. Hal itu tidak sesuai dengan pengertian toko swalayan sesuai Perda. Izin kafe perlu ditinjau.

Pihaknya mengkaji apakah kafe tersebut menyalahi aturan atau tidak. “Sedang kami koordinasikan dengan Dinas Pariwisata terkait rekomendasi izin kafe. Serta DPMPPT terkait sudah mengajukan izin atau belum. Kalau sudah jelas, baru kami ambil langkah,” ujar Endah.

Dalam satu tahun, pihaknya hanya melakukan dua kali pengawasan. Intensitas pengawasan tersebut dirasa kurang karena pertumbuhan toko swalayan di Sleman pesat. “Kalau ada aduan, kami akan cepat merespons,” katanya.

Kepala Dispar Sleman, Sudarningsih mengatakan, pengertian kafe adalah tempat khusus yang menjual makanan dan minuman ringan. Soal izin, harus sesuai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

“Aturannya jelas. Di TDUP ada. Di Perda 15/2012 tentang TDUP. Kami masih mengkaji terkait toko swalayan yang ada kafenya,” tutur Sudarningsih. (har/iwa/by)