JOGJA – Kalangan legislatif di DPRD Kota Jogja kaget dengan keputusan Pemkot Jogja mencabut penghentian sementara atau moratorium pemberian izin di Kota Jogja. Kebijakan tersebut dinilai mengesampingkan kepentingan masyarakat.

“Dan lebih condong kepada kepentingan investor,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Nasrul Khoiri Kamis (3/1).

Nasrul juga mempertanyakan kebijakan Pemkot menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, tanpa komunikasi sebelumnya. “Paling tidak ada komunikasi dengan dewan,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jogja itu juga meminta Pemkot instropeksi terlebih dahulu. Salah satunya dalam hal fungsi pengawasan. Terlebih pada saat moratorium berlaku, lanjut Nasrul Pemkot masih sering kecolongan dalam hal pengawasan.

“Investor juga mengakali aturan tersebut, sehingga menurunkan wibawa pemerintah kota. Contoh kasusnya @Hom premiere Jalan Timoho yang izinnya pondokan namun difungsikan sebagai hotel dan Hotel Grand Senyum Jalan Diponegoro,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot juga dinilai telah mengabaikan aspek sosial dan lingkungan atas sudah dibukanya kembali izin pembangunan hotel ini. Itu didasari, dampak pembagunan hotel sering menuai keluahan dan aduan masyarakat yang disampaikan ke lembaga terkait, termasuk DPRD. “Mirisnya Pemkot selalu menjawab keluhan masyarakat dengan jawaban yang normatif dan tidak solutif,”ungkap Nasrul.

Sedang anggota DPRD Kota Jogja lainnya Antonius Fokki Ardiyanto juga menilai belum ada bukti nyata sumbangsih hotel kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Jogja. Salah satu penyebabnya, karena Pemkot belum menyiapkan sistem yang matang atas potensi dari pajak hotel. “Atas dasar poin-poin tersebut, kami mendesak Pemkot untuk menarik kembali Perwal 85 tahun 2018. Dan melakukan evaluasi dengan melibatkan komponen masyarakat termasuk DPRD,” ungkapnya. (cr5/pra)