JOGJA – Memiliki 624 hotel ternyata masih belum cukup bagi Kota Jogja. Setelah setahun mengeluarkan kebijakan moratorium, pemkot membuka kembali keran izin pendirian hotel. Kebijakan lunak bagi investor itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Namun, izin yang akan diberikan itu hanya bagi hotel bintang empat dan bintang lima. Juga guest house.

”Selebihnya kami tidak akan berikan,” jelas Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi saat konferensi pers di balai kota, Rabu (2/12).

Dibukanya keran perizinan ini, Heroe beralasan jumlah hotel di Kota Jogja masih belum memadai. Belum mampu menampung seluruh wisatawan. Itu terlihat saat musim liburan panjang tahun baru.

”Banyak (hotel) yang nolak-nolak tamu saking penuhnya. Banyak mobil yang menginap di SPBU,” dalih Heroe mengaku sempat memantau saat malam perayaan tahun baru.

Pertimbangan lain adalah beroperasinya New Yogyakarta International Airport. Menurutnya, NYIA berkapasitas 25 ribu penumpang. Tiga kali lipat lebih dibanding kapasitas Bandara Adisutjipto. Kondisi ini bakal berdampak pada meningkatnya okupansi.

”Bandara yang sekarang saja tiap hari bisa sampai 8.000 penumpang. Nanti NYIA bisa mencapai 25.000 penumpang tiap hari,” ucapnya.

Klasifikasi hotel berbintang empat dan lima, Heroe meyakini, hal itu dapat membatasi pengusaha hotel yang masuk. Di sisi lain, hotel bintang empat dan lima dapat menampung lebih banyak tamu.

Berbeda dengan hotel berbintang, Heroe ingin pengusaha lokal dapat menikmati tumbuhnya pariwisata Jogja. Melalui izin pembangunan guest house. Meski, tidak sedikit guest house ilegal.

”Harapan kami, mereka (pemilik guest house) mau mengurus izin dan membuat standardisasi pelayanan,” jelasnya.

Meski membuka keran perizinan, Heroe mengingatkan, ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, pengusaha hotel harus bersedia berlangganan PDAM. Toh, PDAM Kota Jogja saat ini berkapasitas 550 liter per detik.

”Penggunaan sumur dalam tidak akan diperbolehkan,” ingatnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Istidjab M. Danunagoro menyebut memang perlu beberapa standar untuk membatasi pembangunan hotel. Mengingat, luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun hotel terjangkau. Hotel berkapasitas 100 kamar, contohnya, hanya butuh lahan seluas 2.500 meter persegi.

”Kalau bintang empat atau lima lebih mampu mendatangkan wisatawan,” tambahnya. (cr10/zam)