Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta Yogi Zul Fadhli mengakui, kasus pemakaman di Purbayan penuh kejanggalan. Meski ada kesepakatan bersama, tindakan segelintir warga itu mencederai toleransi di Jogjakarta.

Menurutnya, aksi tersebut tetap menjadi permasalahan sosial. Dalam kesempatan ini dia menyoroti beragam aturan baku pemerintah. Konsekuensi kuat yang seharusnya melindungi seakan tak berdaya menghadapai permasalahan intoleransi.

“Itulah mengapa hadirnya negara dalam permasalahan ini sangat penting. Apalagi kaitannya kehidupan beragama yang jelas-jelas diatur dalam konsesus perundang-undangan, baik di ranah pusat maupun Pemkot Jogja,” jelasnya usai diskusi di Jalan Kaliurang, Kamis (20/12).

Kasus Purbayan, menurutnya, hanya puncak gunung es. Sejatinya permasalahan intoleransi di Jogjakarta masih tergolong marak. Baik terkait peribadahan maupun hubungan sosial masyarakat. Mayoritas terjadi karena adanya pemaksaan sebuah pemikiran dan tindakan.

Untuk membedah permasalahan ini, Yogi menggunakan beragam aturan baku. Patokan terkuat adalah UUD 1945 yang menjamin kehidupan beribadah. Lalu dikuatkan dalam UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Seseorang.

Semakin diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1987 tentang Penyedian dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman. Dalam pasal 4 tercantum jelas setiap orang berhak mendapatkan perlakukan yang sama dalam pemakaman umum.

“Berdasarkan informasi yang kami gali, pemakaman tersebut (Makam Purbayan) terkategori sebagai pemakaman umum. Jadi pemeluk agama apapun berhak dan harus diberlakukan sama,” ujarnya.

Dia juga menyinggung adanya Peraturan Daerah Jogja Nomor 7 /1996. Perda berbunyi tempat pemakaman umum yang disediakan untuk setiap orang tidak membedakan agama dan golongan. Artinya apapun golongan, agama dan kepercayaan mendapatkan hak yang sama.

“Ini kan jelas instrumen yang diberikan negara dan perangkatnya. Tapi ternyata sayangnya masih ada upaya diskriminatif,” katanya.

Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIJ Agnes Dwi Rusjiyati memandang aksi tersebut mencederai semangat kebhinekaan. Hadirnya surat pernyataan bersama bukanlah sebuah solusi. Terlebih dengan jelas aksi tersebut melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan data ANBTI, bukan kali ini saja aksi intoleransi terjadi. Tercatat ada 10 kejadian yang tergolong pada pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari pelarangan aksi bakti sosial hingga penyerangan di tempat ibadah.

“Awal tahun yang sangat melukai adalah penyerangan di Gereja Lidwina. Lalu pembubaran sedekah laut di Bantul, pelarangan pembangunan tempat ibadah di Bantul dan Gunungkidul. Bahkan saat ini di Sleman ada tiga kasus lama yang tidak jelas ketegasannya,” ujarnya. (dwi/laz/fn)