SEMENTARA itu, Komisi D DPRD Bantul mengapresiasi upaya pemkab yang berhasil mendongkrak kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Di mana tingkat kepesertaan JKN-KIS di Bumi Projotamansari saat ini di atas capaian di tingkat nasional.

”Di atas 95 persen,” jelas Anggota Komisi D DPRD Bantul Sigit Nursyam di kantornya Selasa (11/12).

Yang menarik, tingginya kepesertaan ini juga disertai dengan validitas data. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan beberapa tahun lalu. Saat pemerintah masih memiliki beberapa program jaminan, seperti Jamkesmas, Jamkesos, dan Jamkesda.

”Dulu ada satu orang yang punya tiga jaminan sekaligus. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak punya sama sekali,” ucapnya.

Kendati begitu, Sigit melihat, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemkab. Lantaran masih ada sebagian warga yang menolak bersinggungan dengan program pemerintah pusat. Caranya dengan memberikan edukasi.

”Alasan mereka enggan bermacam-macam. Ada yang faktor ideologis. Ada pula yang faktor pragmatis,” ucapnya.

Tingginya cakupan universal health coverage (UHC) ini, Sigit menuturkan, juga dibarengi dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul saat ini tidak hanya memiliki sarana infrastruktur yang megah. Lebih dari itu, juga telah dilengkapi dengan berbagai peralatan medis yang memadai.

”Kami juga mendorong puskesmas menjalankan fungsi promotif dan preventif,” katanya.

Kendati begitu, Sigit mengingatkan, pemkab perlu untuk membangun rumah sakit (RS) tipe D. Khususnya di wilayah Bantul barat. Lantaran hingga sekarang belum ada satu pun RS tipe D di wilayah yang terletak di sebelah barat Jalan Bantul itu. Di sisi lain, BPJS Kesehatan telah menerapkan rujukan berjenjang.

”Pemkab sudah membangun satu RS tipe D di Bambanglipuro, tapi hingga sekarang belum beroperasi,” sesalnya.

Bagaimana dengan penanganan kemiskinan? Politikus PKS ini mengatakan, pendataan keluarga kurang mampu tak lagi ditangani pemerintah pusat. Saat ini pendataan dipercayakan kepada pemkab. Dengan basis data terpadu (BDT).
”Yang bertugas meng-input data ke aplikasi SIKS-NG (sistem informasi kesejahteraan sosial new generation) adalah pemkab,” tuturnya.

Melalui pendataan ini, Sigit optimistis seluruh keluarga kurang mampu bakal terdata. Sebab, petugas tidak sekadar mendata. Melainkan juga melakukan validasi lapangan.

”Bagi warga kurang mampu yang belum terdata bisa datang ke kelurahan,” sarannya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul Subhan Nawwawi mengungkapkan hal senada. Dia berharap hasil pendataan itu menjadi modal bagi pemkab untuk menyalurkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Dengan begitu, angka kemiskinan bisa berangsur berkurang.

Dalam kesempatan itu, politikus PKB ini menyampaikan ada kabar gembira bagi siswa dan sekolah. Menurutnya, bantuan operasional sekolah daerah mengalami kenaikan tahun depan. SMPN, misalnya, naik menjadi Rp 600 ribu per siswa. Sebelumnya Rp 500 ribu. Lalu, bosda SDN naik Rp 50 ribu. Menjadi Rp 400 ribu per siswa.

”Kemudian SMP swasta dari Rp 450 ribu naik menjadi Rp 550 ribu. Sedangkan SD swasta dari Rp 300 ribu menjadi Rp 350 ribu,” sebutnya. (*/zam/fn)