KETUA DPRD Kota Jogja Sujanarko optimistis kesemrawutan lalu lintas mampu teratasi dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Perparkiran yang masih dalam pembahasan. Koko, sapaan karibnya, melihat masalah kesemrawutan lalu lintas di Kota Jogja tak terlepas dari keberadaan parkir. Jika ketertiban parkir ini mampu konsisten, otomatis daerah penyangga kota akan mengikuti.

”Kota Jogja ini jalannya sempit. Sudah tidak bisa diperlebar. Makanya, jika raperda ini disahkan, jalan kembali lapang. Jalan-jalan yang tak memungkinkan tidak menjadi tempat parkir,” ujar Koko, Kamis (26/7).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perparkiran menjadi prioritas untuk bisa disahkan tahun ini. DPRD Kota Jogja menargetkan Oktober mendatang, Raperda bisa diparipurnakan. Kemudian, diajukan ke provinsi untuk mendapatkan pencermatan.

Di dalam raperda ini, nantinya akan mengatur dengan detail mengenai parkir. Tak hanya soal penyelenggaraannya saja. Teknis jalan yang mendapatkan lampu hijau untuk parkir akan diatur.

Kemudian, ada juga mengenai kewajiban penyediaan lahan parkir oleh pemkot. Sehingga, dalam penyelenggaraan parkir ini, bukan malah menambah masalah baru. Akan tetapi, juga menjawab persoalan mendasar yaitu berkurangnya ruang jalan karena adanya parkir.

”Bisa dengan berbagai skema. Dari mulai menarik investor swasta masuk, sampai membuat lahan parkir yang dikelola masyarakat,” tandasnya.

Dia menegaskan, dalam raperda ini akan mengakomodir berbagai kepentingan. Termasuk kepentingan utama konsumen. Mereka akan mendapatkan jaminan jika tertib memarkir kendaraannya di tempat yang telah disediakan.

”Misalnya dengan keamanan maksimal. Penyelenggara harus menyediakan kamera CCTV. Terus ada asuransi atas kehilangan. Konsumen harus tetap mendapatkan prioritas. Tidak semata-mata menertibkan saja,” katanya.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka tidak ada alasan lain bagi Pansus Raperda Perparkiran untuk menunda-nunda pembahasan. Tahun ini, ditargetkan pembahasan susah final dan bisa diselenggarakan tahun depan.

Berbagai wacana untuk mendorong ketertiban parkir muncul dalam pembahasan raperda ini. Seperti keinginan beberapa anggota dewan agar juru parkir mendapatkan gaji dari APBD. Ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya jukir liar. Yang kemudian menimbulkan titik kemacetan baru. (adv/ila/fn)