JOGJA – Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja akhirnya mengambil langkah taktis menyikapi keluhan peserta Pasar Kangen di Taman Budaya Yogyakarta (TBY) ihwal parkir liar. Senin (9/7) aparat menutup lahan parkir liar di Jalan Tilarso yang terletak di seberang TBY. Pengelola lahan parkir liar di lokasi tersebut dijerat tindak pidana ringan (tipiring) dan akan diajukan ke pengadilan. Sebab, selain tak berizin, juru parkir (jukir) mematok tarif parkir melebihi batas ketentuan, yakni Rp 30 ribu untuk mobil.

Sriyanto, koordinator jukir di lokasi tersebut, berdalih, tarif Rp 30 ribu tidak diperuntukan bagi semua pengendara mobil. Tapi, hanya bagi peserta Pasar Kangen. Alasannya, mereka parkir lama hingga larut malam. “Sebelum parkir sudah kami sampaikan dulu tarifnya berapa, kalau tidak mau silakan cari parkir lain,” katanya.

Ihwal izin parkir, Sriyanto mengaku hanya bekerja sama dengan owner Toko Remujung selaku pemilik lahan kosong bekas bongkaran gedung itu. “Ya, secara aturan saya keliru,” akunya.

Sebagaimana diberitakan, salah seorang peserta Pasar Kangen mengeluhkan sikap jukir yang memalaknya Rp 30 ribu. Padahal, karcis yang diberikan jukir bertuliskan Ro10 ribu untuk mobil. Selain itu para jukir di sana juga tidak menjaga kendaraan hingga acara selesai. Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Jogja Imanuddin Azis menegaskan, semua aktivitas parkir di Kota Jogja harus atas seizin lembaganya. Dari hasil investigasi aparat Azis membenarkan jika para jukir liar di kawasan tersebut mematok ongkos di luar batas kewajaran.

“Parkir ini terbukti liar karena tidak punya izin. Tarif yang dipakai melanggar ketentuan peraturan daerah,” ujar di sela razia parkir di Jalan Tilarso Senin (9/7).

Azis mengatakan, tempat khusus parkir (TKP) yang dikelola swasta maupun pemerintah sama-sama bertarif progresif. Namun, nilainya jauh dari yang dipatok jukir liar tersebut. Dikatakan, ongkos maksimal untuk parkir sepeda motor di TKP pemerintah hanya Rp 1.000 untuk satu jam pertama. Sedangkan mobil Rp 2.000. Sedangkan di TKP swasta, motor Rp 2.000 dan mobil Rp 4.000. Untuk dua jam berikutnya baru dikenakan tarif progresif 50 persen dari biaya semula.

“Tapi yang di selatan Toko Remujung ini kan langsung nembak begitu ada kendaraan datang. Pengendara mobil dimintai Rp 30 ribu,” bebernya.

Terpisah, anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba kembali mengingatkan petugas dishub untuk menjerat jukir liar dengan sanksi maksimal. Dia berharap, sanksi maksimal menjadi pertimbangan hakim saat menjatuhkan vonis. Sehingga hakim tak hanya memvonis denda ratusan ribu rupiah. Sementara Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran menyebutkan, hukuman maksimal bagi jukir liar adalah kurungan penjara tiga bulan atau denda Rp 50 juta. (pra/yog/fn)