PURWOREJO-Netralitas penyelenggara negara akan sangat menentukan kualitas dan akseptabilitas pesta demokrasi. Dengan hal itu akan mendorong semua unsur aparat negara melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada kepentingan apapun.

“Kita harus mampu mengelola perbedaan dalam berpolitik sebagai sebuah kekuatan bagi jalannya proses demokratisasi dan perbedaan yang terjadi. Dengan netralitas ini diharapkan akan mampu menangkal timbulnya gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan perpecahan,” kata Bupati Purworejo Agus Bastian saat Sosialisasi Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (22/2).

Menurutnya, unsur penyelenggara diminta bisa melakukan deteksi dini, cegah dini dan tugas-tugas pengaman lainnya untuk mengawal pemilu yang demokratis. Pemkab Purworejo juga siap memberukan dukungan penuh terhadap kelancaran dan suksesnya pesta tersebut. “Kami akan membentuk Desk Pilgub yang tidak hanya melibatkan unsur pemerintah daerah tapi juga unsur TNI/Polri, kejaksaan, dan pengadilan,” jelasnya.

Lembaga ini akan difungsikan untuk menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi. Selain itu juga akan memberikan saran dalam upaya penyelesaian persoalan dalam Pilgub 2018. “Berbagai kebutuhan dalam bentuk dukungan kelancaran kegiatan akan kami lakukan mulai dari sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan,” katanya.

Dia juga berharap dengan persiapan yang matang dan kerja sama yang sinergis semua komponen, pelaksanaan pemilihan umum gubernur/wakil gubernur di Jawa Tengah akan bisa mendapatkan pemimpin yang amanah dan mampu membawa Jawa Tengah lebih baik lagi.

Ketua Panwaslu Purworejo Rinto Hariyadi menyambut baik Deklarasi Netralitas ASN ini. Deklarasi itu merupakan bentuk komitmen para ASN untuk netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Sebab, dalam UU 10/ 2016 ditegaskan, PNS harus netral atau tidak memihak ke salah satu pasangan calon. “PNS sangat potensial untuk dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon. Apalagi ada petahana yang maju dalam Pilkada. Karena itu akan terus kami awasi,” kata Rinto.

Pihaknya akan mengawal komitmen para PNS selama tahapan kampanye berlangsung, mulai sejak tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018. Jika nanti ditemukan PNS yang tidak netral maka Panwas akan ditindak dengan tegas.

“Panwaslu Kabupaten Purworejo telah menginstruksikan Panwas kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa untuk mendata jumlah PNS yang ada di desanya masing-masing. Data ini akan menjadi bahan meĊ•eka dalam melakukan kerja-kerja pengawasan,” tambahnya. (udi/din/mg1)