BANTUL – Visi gubernur DIJ menjadikan kawasan pantai selatan (Pansela) sebagai halaman depan ditangkap Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul. Guna mendukung visi tersebut, lembaga vertikal ini menargetkan seluruh lahan di kawasan Pansela terutama di sekitar jalur jalan lintas selatan (JJLS) tersertifikasi tahun ini.

“Itu prioritas pertama kami pada 2018,” tegas Kepala Kantor BPN Bantul Yohannes Supama di kantornya, Selasa (20/2).

Supama tak begitu hafal berapa jumlah bidang di kawasan Pansela yang bakal disertifikasi. Kendati begitu, Supama membeberkan, target sasaran sertifikasi ini berada di seluruh desa yang yang dilintasi JJLS.

“Ada empat desa. Di antaranya Srigading (Kecamatan Sanden),” ucapnya.

Prioritas lain adalah sertifikasi di Kecamatan Piyungan. Menurutnya, kebijakan ini untuk mendukung Kawasan Industri Piyungan (KIP) yang digulirkan pemkab bersama pemprov. Kendati ada beberapa prioritas, Supama memastikan, BPN juga bakal menuntaskan sertifikasi di wilayah Bantul tengah dan utara. “Meneruskan program sebelumnya,” ujarnya.

Keberanian BPN mematok tiga prioritas ini bukan tanpa sebab. Menurutnya, Kabupaten Bantul tahun ini kembali mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kuota sertifikasi yang diberikan pemerintah pusat kali ini mencapai 76 ribu bidang. Atau hampir tiga kali lipat dibanding kuota PTSL tahun 2017. Di mana hanya 25.900 bidang.

“PTSL 2018 tersebar di 33 desa di sembilan kecamatan,” ungkapnya.

Kendati sangat banyak, Supama optimistis dapat menyelesaikannya. Sebab, pekerjaan pengukuran tanah tidak dikerjakan sendiri oleh BPN. Dari kuota 76 ribu, pengukuran 30 ribu di antaranya dikerjakan pihak ketiga. Adapun pengukuran 46 ribu bidang digarap secara swakelola.

“Nanti kami juga memberdayakan petugas ukur (BPN) yang sudah purna,” tambahnya.

Melihat banyaknya kuota ini, Supama meminta warga mempersiapkan berbagai persyaratan pengurusan sertifikasi tanah. Mulai pemasangan patok hingga berkas administrasi. “Masyarakat pasang patok dulu. Biar nanti tinggal pengukuran,” imbaunya.

Dengan masifnya program PTSL ini, Supama yakin seluruh tanah di Kabupaten Bantul bakal tersertifikasi dengan cepat. Toh, saat ini tinggal 93.100 bidang tanah yang belum bersertifikat. “Targetnya 2020 selesai semua,” harapnya.

Terpisah, Lurah Desa Srigading Wahyu Widada mengakui kembali menerima kuota PTSL. Tapi, kuotanya hanya sekitar 600-an bidang. Kuota ini relatif sedikit dibanding jumlah bidang tanah di wilayah Srigading yang belum tersertifikasi. “Ada ribuan bidang (yang belum tersertifikasi),” sebutnya.

Berbeda dengan Supama, Wahyu meragukan proses sertifikasi 600-an bidang ini bakal selesai. Ini mengacu pengalaman program PTSL 2017. Tahun lalu, Srigading mendapatkan kuota sekitar 500-an bidang. Namun, banyak yang belum selesai. Hal itu disebabkan persoalan teknis.

“Peta yang dibuat dulu (acuan pengukuran) kondisinya tidak seperti sekarang,” ungkapnya.

Wahyu memprediksi persoalan serupa bakal kembali terulang. Mengingat, ada patokan skala prioritas dari BPN. Di mana BPN mengintruksikan sertifikasi tanah dengan model blocking wilayah. “Misal, harus dua dusun dulu. Ketika selesai baru dusun lainnya,” tambahnya. (zam/ila/mg1)