GUNUNGKIDUL – Kasus penipuan dengan modus suap menjadi anggota Polri tidak hanya dialami masyarakat umum. Keluarga polisi pun juga menjadi korban.

Demikian dikatakan Karo Dalpers SDM Mabes Polri Brigjen Pol Sudarsono di Wonosari kemarin. Polisi berupaya menghilangkan image negatif bahwa jadi polisi harus membayar. Caranya, melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Jika ditemukan kasus masuk Polri harus membayar, akan ditindak tegas. Tidak pandang bulu, penyimpangan yang dilakukan panitia, ataupun orang di luar panitia harus direspons serius,” kata Sudarsono.

DIREKRUT: Karo Dalpers SDM Mabes Polri Brigjen Pol Sudarsono memberi selamat kepada peserta yang lolos seleksi Diklat Tunas Unggul Handayani .(GUNAWAN/RADAR JOGJA)

Dia menghadiri Diklat Tunas Unggul Handayani di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul kemarin.

Kapolda DIJ Brigjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan pernah menangani perkara penipuan berkedok masuk dengan mudah sebagai anggota Polri. Muncul pengaduan dari masyarakat mengenai kejadian tersebut.

“Bahkan keluarga anggota Polri juga menjadi korban penipuan,” kata Dofiri.

Tapi, peristiwa itu terjadi pada masa lalu. Dia mengklaim sejak tiga tahun terakhir sudah tidak ada lagi masalah penipuan. Dibuktikan tidak adanya pengaduan masyarakat.

“Sebelumnya di DIJ masih ditemukan kasus penipuan. Namun sudah ditindaklanjuti. Tahun kemarin saya tidak menerima laporan (penipuan),” ujarnya.

Mengenai dugaan penipuan yang terjadi di Jawa Tengah, Dofiri menegaskan di wilayah hukumnya tidak ada. Sebagai antisipasi, sosialisasi pendaftaran gratis sebagai anggota Polri digencarkan.

“Jangan percaya bujuk rayu masuk polisi bisa begini-begini, tidak mungkin itu,” tegasnya.

Seleksi menjadi anggota Polri dilakukan terbuka. Peserta bisa mengetahui hasil tes saat itu juga. Yang terpenting, warga yang berminat menjadi polisi hendaknya menyiapkan fisik, mental dan kemampuan akademis.

“Kepada adik-adik yang mengikuti Diklat Tunas Unggul Handayani selamat dan sukses,” kata Dofiri.

Program diklat sebagai upaya polisi proaktif merekrut anggota Polri dengan jemput bola ke daerah. Akan terjaring peserta diklat berkualitas, dan tidak gugur pada tahap awal seleksi.

Sebelumnya, Polda DIJ dan Pemkab Gunungkidul meneken nota kesepakatan. Berupa pembinaan sumber daya manusia dan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat pada 3 Oktober 2017.

Ada sekitar 167 pendaftar, terseleksi 40 orang, 28 pria dan 12 wanita. Mereka akan dilatih dan diharapkan bisa masuk Polri. (gun/iwa/ong)