JAKARTA- Untuk kali pertama Istana Kepresidenan Jakarta menjadi lokasi pelantikan gubernur DKI. Sebagaimana gubernur lain, HB X dikirab dari Istana Merdeka menuju lokasi pelantikan.

Prosesi pelantikan diawali penyerahan surat keputusan Pre-siden tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIJ. Kemudian dilanjutkan pe-ngambilan sumpah jabatan HB X dan PA X.

Dirjen Otonomi Daerah Ke-menterian Dalam Negeri Sumar-sono memastikan pelantikan tersebut tidak terkait dengan keistimewaan Jogja. Dikatakan, pelantikan tersebut merupakan perintah UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dijabarkan dalam Perpres 16/2016. Seluruh gubernur, kecuali Aceh, wajib dilantik di ibu kota negara. Kecuali jika Presiden mewakilkan kepada Mendagri. Di sisi lain, UUK tidak mengatur tentang lokasi pelantikan gubernur.

Dalam hal Presiden mewakil-kan pelantikannya kepada Men-dagri, gubernur DIJ dilantik di gedung DPRD setempat. “Yang istimewa adalah proses pemili-hannya. Dia tidak lewat pilkada, melainkan penetapan oleh DPRD,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, HB X memang di-lantik sebagai gubernur di Jog-jakarta. Namun, pelantikan tidak berlangsung di gedung DPRD. Melainkan di Gedung Agung Jogjakarta. “Saat itu landasannya masih Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,” ungkap pria yang akrab disapa Soni.

Adapun ketentuan mengenai lokasi pelantikan gubernur di-atur kemudian melalui UU Pil-kada Nomor 8 Tahun 2015 yang diperbarui menjadi UU 10/2016. (jpnn/yog/ong)