· Seharusnya, 25 Persen APBD untuk Pelayanan Publik

SLEMAN – Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo meminta pemerintah daerah (pemda) optimal mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini dikuatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah. Salah satunya alokasi 25 persen untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Mardiasmo mengungkapkan beberapa pemda tidak efektif. Belanja APBD justru fokus pada belanja pegawai. Sementara pemenuhan kebutuhan publik belum optimal. “Kenyataannya banyak pada belanja pegawai. Sehingga harus ada reformasi birokrasi. Pegawai haruslah fokus di pelayanan publik tidak di pegawai adiministrasi,” ujarnya di Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo Jogjakarta, kemarin (20/2).
Dia mencontohkan pelayanan publik yang ideal bisa pada sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Termasuk pengadaan infrastruktur pendukung. Seperti pembelian mobil pemadam kebakaran daripada mobil dinas.
Mardiasmo mengingatkan, APBD bukan bertujuan membangun pemerintah daerah. Anggaran justru harus difokuskan pada kepentingan publik. Dia kembali mengingatkan esensi UU Nomor 17 Tahun 2003.”Ingat bukan APBPD (Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah), karena ini untuk publik. Baik pemda, pemkab maupun pemkot harus mematuhi kebijakan yang ada,” tegasnya.
Bupati Sleman Sri Purnomo mengungkapkan kebijakan ini perlu dilihat secara menyeluruh. Terlebih adanya pembatasan dana guna kebijakan publik. Aturan ini digelontorkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas permintaan DPR RI.
SP, sapaannya, menjelaskan konsep private sector haruslah diperkuat. Keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan sangatlah penting. Pemerintah dalam hal ini menyediakan fasilitas. Selanjutnya masyarakat turut aktif untuk memanfaatkan.”Cuma ada larangan yang diberikan. Contoh dulu belanja aspal 5000 drum, sekarang tidak bisa,” ujarnya.
Kebijakan ini digelontorkan kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Di mana ada ketakutan calon petahana memanfaatkan anggaran pemerintah. Imbasnya kepala daerah tidak bisa optimal memanfaatkan anggaran yang ada.”Kalau masih dalam masa pilkada tentu relevan, tapi kalau sudah seperti ini apakah pas. Sehingga memang perlu dikaji kebijakannya,” jelas SP.
Terkait pemenuhan 25 persen, Pemkab Sleman melakukan secara bertahap. SP mejelaskan belanja pegawai di Sleman saat ini masih di atas 25 persen. Sehingga perlu penyusunan yang lebih optimal sesuai aturan yang berlaku.
Pemanfaatan anggaran untuk pelayanan publik juga terus dikaji. Jika dibutuhkan penyesuaian bisa melalukan perubahan anggaran. Sektor ini juga membutuhkan keaktifan masyarakat. Itu agar penyusunan kebijakan tepat guna. “Sekarang belanja pegawai di Sleman memang masih di bawah 50 persen. Kami berupaya akan mengoptimalkan pelayanan public,” ujarnya. (dwi/din/mg1)