· Hestu : Hubungan Bupati-Wakil Bupati Tak Harmonis
BANTUL – Dinamika politik di parlemen Bantul yang berujung terjadinya kocok ulang alat kelengkapan (alkap) Senin (14/2) lalu masih menyisakan sejumlah pertanyaan sekaligus memunculkan spekulasi. Bagaimana tidak, Fraksi PKB yang notabene sebagai pendukung pemerintah justru bergabung dengan koalisi lain. Dengan meninggalkan Partai Gerindra dan PKS yang notabene tercatat sebagai pengusung dan pendukung pasangan bupati Suharsono- wakil bupati Abdul Halim Muslih maju Pilkada 2015.
Direktur Jogja Parlemen Watch Hestu Cipto Handoyo melihat ada banyak faktor yang menyebabkan larinya Fraksi PKB bergabung dengan Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi Nasional Bintang Demokrat. Antara lain, tidak adanya komitmen yang mengikat di antara seluruh partai politik (parpol) pengusung dan pendukung pasangan Suharsono-Abdul Halim Muslih. “Ada kemungkinan hubungan bupati dan wakil bupati tidak harmonis,” jelas Hestu kemarin (17/2).
Analisis Hestu ini cukup beralasan. Sebab, Bupati Bantul Suharsono menyandang Ketua DPC Partai Gerindra Bantul. Sementara Abdul Halim Muslih juga menjabat Ketua DPC PKB Bantul. Keduanya memegang kendali garis politik partainya masing-masing. Dengan realitas politik seperti ini, Hestu menengarai Fraksi PKB bersama koalisi barunya melalui kekuatan kursi di DPRD membawa misi tertentu untuk memengaruhi sekaligus mengendalikan berbagai kebijakan yang digulirkan bupati.
Ya, koalisi baru ini memang menguasai kursi parlemen Bantul. Walaupun Fraksi PKB hanya memiliki empat kursi. Sejumlah fraksi yang bergabung bukan sembarangan. Di sana ada Fraksi PDIP dengan 12 kursi, Fraksi PAN enam kursi, Fraksi Partai Golkar lima kursi, serta Fraksi Nasional Bintang Demokrat empat kursi. Total ada 31 dari 45 kursi yang ada. Praktis kekuatan ini bakal enteng menghadapi fraksi non koalisi. Sebut saja, Fraksi Partai Gerindra hanya memiliki enam kursi, Fraksi PKS empat kursi. Serta Fraksi PPP empat kursi.
Bahkan, kekuatan koalisi ini melebihi dua pertiga syarat sahnya digelar dan diputuskannya rapat paripurna. “Ini mengakibatkan dewan menjadi oposisi. Kalau terus-terusan bisa mengganggu bupati,” paparnya.
Kendati begitu, Hestu juga memiliki analisa lain dengan dinamika politik ini. Hestu berpendapat ada kemungkinan kocok ulang alkap ini hanya untuk penyegaran. Toh, kocok ulang alkap diperbolehkan. “Semacam bagi-bagi kue. Giliran siapa yang memegang alkap,” tambahnya.
Terpisah, Halim santai menanggapi hal ini. Dia berdalih kocok ulang alkap sebagai salah satu fenomena politik yang wajar. Toh, terbentuknya koalisi ini hanya untuk menata pimpinan alkap. Bukan untuk oposisi.”Tak ada koalisi antipemerintah atau oposisi. Itu tak mungkin,” dalihnya.
Halim menyadari berbagai manuver politik dalam koalisi sangat berpotensi bakal terjadi. Kendati begitu, Halim menegaskan, PKB bagian dari pemerintahan. Karena itu, dia memastikan sikap Fraksi PKB bakal sejalan dengan pemerintah.”Sehingga antara PKB dan pemkab pasti sinergi,” tegasnya.
Ditegaskannya, PKB sadar betul dengan keputusan ini. Bahkan, Halim mengaku sempat berkoordinasi dengan Suharsono dan jajaran pengurus DPC Partai Gerindra sebelum berlabuh. “Mereka bisa memahami,” klaimnya.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Bantul Darwin Putu Artha mengatakan, kocok ulang alkap sebagai salah satu dinamika politik. Walaupun Fraksi Partai Gerindra tidak mendapatkan jatah satu pun kursi pimpinan alkap. “Alkap bukan sesuatu yang wah. Sehingga kami tidak merasa ditinggal atau bagaimana,” ujarnya.
Terkait langkah Fraksi PKB, Darwin menilai hal tersebut merupakan hak. Bahkan, Darwin merasa posisi Fraksi PKB saat ini cukup strategis. Dengan posisi ini, Fraksi Partai Gerindra bisa menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi koalisi melalui Fraksi PKB.”Di last minute mereka (PKB) mengajak komunikasi. Dan kami nggak masalah. Toh, ini bukan untuk oposisi,” lanjutnya.
Berbeda disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bantul Endro Sulastomo. Dia mengaku tidak mengetahui apakah ada perpecahan di antara partai pengusung atau tidak. Kendati begitu, bekas lurah Wirokerten, Banguntapan ini melihat bergabungnya Fraksi PKB ini dapat memicu hubungan sesama partai pengusung retak.”Tapi, PKB juga punya hak (memutuskan arah politiknya),” tuturnya.(zam/din/mg1)