JOGJA – Kegagalan Kota Jogja mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup, Piala Adipura, memaksa pemkot turun tangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Tapi campur tangan pemkot itu hanya sebatas anggaran agar bisa mendorong sistem sanitary landfill.

“Besarnya berapa kebutuhan untuk sanitary landfiil, masih kami diskusikan dengan provinsi, Kabupaten Bantul, dan Sleman,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja Suyana saat workshop program Adipura dan Pengelolaan TPA Piyungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DIJ, di Balai Kota Timoho, kemarin (31/8).

Persyaratan sistem sanitary landfill ini merupakan keharusan untuk bisa merengkuh Adipura. Ini karena adanya UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil kajian dan inventarisasi persoalan, menurut Suyana, faktor pengelolaan TPA Piyungan yang belum maksimal menjadi penyebab kegagalan. Bobot penilaian standar Piala Adipura, TPA menempati urutan pertama atau paling tinggi. Baru menyentuh ke pengelolaan pasar, terminal, sekolah, dan rumah sakit.

Di TPA Piyungan selama ini masih dengan metode controlled landfill atau pemadatannya kadang-kadang. Tapi beberapa waktu, sampah tetap menggunung atau open dumping. “Kami masih menunggu perhitungan nanti. Karena itu setelah workshop ini sudah ada gambaran,” tandasnya.

Nilai Kota Jogja untuk kembali mendapatkan Adipura sebenarnya hanya kurang sedikit. Ini kemudian diperparah dalam pengelolaan sampah. Padahal untuk membuat TPA sendiri, Kota Jogja jelas tak mungkin karena keterbatasan lahan.

TPA Piyungan berlokasi di Piyungan, Bantul, menjadi tempat pembuangan sampah bersama. Di TPA Piyungan ini ada Bantul dan Sleman yang sebelum 2015 koordinasi pengelolaanya melalui Kartamantul.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIJ Mohammad Mansur menjelaskan, persoalan TPA Piyungan tidak hanya teknis. Tapi ada persoalan sosial seperti keberadaan masyarakat sekitar lokasi, pemulung, dan sapi.

Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya pengelola sampah dan juga anggaran. “Butuh persiapan yang matang, tapi prinsipnya kami bersama kabupaten dan kota merevitalisasi TPAS Piyungan agar lebih baik penanganannya,” kata Mansur.

Kepala DPUP-SESDM Rani Sjamsinarsi enggan disalahkan dalam penanganan TPA Piyungan. Waktu pengelolaan TPA Piyungan diserahkan ke provinsi 2015 lalu, yang pertama dilakukan adalah konsolidasi dan mencoba menginventarisasi kebutuhan yang diperlukan untuk kembali ke metode sanitary landfill.

“Tahun 2016 baru bisa membeli peralatan yang dibutuhkan dan mengganti peralaran rusak. Jelas sanitary landfill belum bisa dilakukan, karena alat pemadat untuk sampah tidak punya,” katanya. (eri/laz/ong)