JOGJA – Naskah akademik (NA) yang disusun Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIJ, untuk Raperda Baku Mutu Air Limbah, menjadi bahan cemooh anggota Panitia khusus (Pansus). NA yang disusun dengan menghabiskan anggaran Rp400 juta tersebut dinilai belum menyentuh substansi penanganan air limbah. Naskah dianggap tidak jelas arah dan tujuannya, serta hanya sekedar ada.

“NA nya ini mirip andong tanpa kusir, waton ngomong ora dipikir,” kata Anggota Pansus Raperda Baku Mutu Air Limbah DPRD DIJ Aslam Ridho saat pembahasan kemarin (6/4).

Menurut dia, banyak hal-hal teknis dalam NA yang tidak jelas. Dirinya mencontohkan, dalam NA ada potensi industri yang mencemari lingkungan.

“Tapi berapa jumlah industrinya tidak disebutkan,” lanjutnya.

Selain itu juga dalam hal, penyusunan sumber akademik. Banyak hal maupun kutipan yang dimasukan dalam NA tapi tidak terdapat sumber daftar pustakanya. Politikus PKB ini mengatakan, padahal NA merupakan dasar untuk menyusun draft raperda.

“Kalau NA-nya saja amburadul bagaimana mau membahas substansinya,” tegas Aslam.

Totok Hedi, anggota Pansus lainnya juga menyoroti anggaran besar untuk penyusunan NA, tapi dengan hasil yang mengecewakan. Pemprov DIJ, khususnya BLH selaku inisiator raperda, dalam APBD DIJ 2016 menganggarkan untuk penyusunan NA raperda ini mencapai Rp400 juta.

“Sayangnya hasilnya sangat buruk. Jangankah soal konten, hal teknis saja terabaikan,” ungkap Totok.

Selain itu dalam penyusunan NA untuk kebutuhan raperda sangat jomplang. Jika raperda berasal dari inisiatif legislatif, anggaran penyusunan NA hanya Rp50 juta. Sedangkan raperda yang berasal dari inisatif eksekutif anggarannya Rp400 juta.

“Tapi kualitas NA-nya, kami berani diadu,” ujar Anggota Pansus lainnya, Anton Prabu Semendawai.

BLH DIJ, yang diwakili oleh Sekretaris BLH DIJ Agus Setianto mengatakan, penyusunan NA untuk raperda tersebut memakan waktu empat bulan. Namun dia juga mengakui, NA yang disusun masih jauh dari sempurna. Pihaknya meminta waktu dua minggu untuk penyempurnaan NA.

“Kami mengapresiasi sikap kritis dewan. Kami siap menyempurnakan semampunya,” katanya

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Setiawan yang mengikuti pembahasan pansus, menyatakan keberatan dengan waktu yang diminta oleh BLH DIY. Menurut dia Pansus diperpanjang memang diperbolehkan, tapi tidak bisa dua minggu. Padahal berdasarkan Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD DIJ pada 14 April, banyak anggota DPRD DIJ melakukan kunjungan, baik komisi maupun pansus.

“Cukup lima hari saja perpanjangannya,” tandas Dharma. (pra/dem)