SEWON – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) telah merampungkan sesi pertama hasil pemantauan jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada). Hasilnya, dalam kurun waktu pertengahan Oktober hingga pertengahan November JPPR men-dapatkan sejumlah temuan. Salah satunya adalah kedua pasangan calon (paslon) di-nilai tidak transparan dalam pengelolaan dana kampanye.Koordinator JPPR DIJ Lilik Raharjo me-negaskan, JPPR memang fokus memantau dana kampanye paslon. Sebab, transparansi dana kampanye sebagai salah satu tolok-ukur pilkada yang berintegritas. Namun demikian, JPPR juga tetap memantau berbagai jenis pelanggaran pilkada. “Untuk dana kampanye, kami memantau berbagai laporan kedua paslon yang diserahkan kepada KPU,” terang Lilik di sela Acara Pemaparan Temuan JPPR di RM Parangtritis, kemarin (27/11).
Berdasar catatan JPPR, kedua paslon telah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LPDK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) kepada KPU. LADK paslon nomor urut satu, yaitu Suharsono-Abdul Halim Muslih (Suharsono-Halim) sebesar Rp 4.940.000. Adapun LADK paslon Sri Surya Widati-Misbakhul Munir hanya Rp 500.000. “LPSDK paslon nomer urut satu nol rupiah. Sedangkan paslon nomor urut dua Rp 275.056.500. Semua sumbangan ber-bentuk barang,” ujarnya.
Bagi JPPR, kata Lilik, nilai laporan dana kampanye kedua paslon cukup janggal. Mengingat, JPPR juga menghitung penge-luaran kedua paslon untuk beragam kebu-tuhan mereka seperti agenda pertemuan terbatas dan pembuatan alat peraga kam-panye. Hasilnya, pasangan Suharsono-Halim mengeluarkan anggaran sebesar Rp 240.955.000, sementara pasangan Ida-Munir Rp 280.209.000. “Kami menghitung berdasar satuan harga barang dan jasa di Bantul,” ungkapnya.Atas dasar itu pula, Lilik menilai rekening khusus dana kampanye seolah hanya men-jadi formalitas dan tidak dimanfaatkan kedua paslon. Padahal, keberadaan rekening khusus dana kampanye yang diwajibkan oleh KPU ini sedianya berfungsi untuk memantau lalu lintas keluar-masuknya dana kampanye kedua paslon. “Harapannya melalui rekening ini semua terekam dan akuntabel,” jelasnya.
Meskipun begitu, Lilik enggan berkomentar ketika disinggung jika kedua paslon tidak trans-paran perihal pengelolaan dana kampanye. “No comment,” ucapnya.Bekas Komisioner Bawaslu RI Bambang Eka menyatakan, salah satu tolok-ukur transparansi dan akuntabilitas dana kam-panye paslon adalah imbangnya pemasukan dan pengeluaran. Bila pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan yang tertera dalam laporan resmi ke KPU patut dicurigai bahwa paslon tersebut memang menerima sumbangan gelap. Entah sumbangan dari pengusaha atau investor. “Indikasi ini yang mengawali dana-dana gelap,” ungkapnya.
Konsekuensinya, bila paslon yang men-dapatkan sumbangan tersebut menang dan menjadi pejabat definitif otomatis pengusaha atau investor tersebut akan mendapatkan beragam kemudahan investasi.Ketua Panwas Pilkada Bantul Supardi hanya bisa berharap kedua paslon melapor-kan dana kampanye sesuai dengan jumlah pengeluarannya. Dikhawatirkan bila tidak ada laporan yang akuntabel dana kampanye yang di-gunakan masing-masing paslon melebihi dari batas maksimal yang telah disepakati. (zam/din/ong)