YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
HALAL BIHALAL: Gubernur DIJ Sultan Hamengku Buwono X melakukan Syawalan dengan jajaran pejabat dan karyawan Pemkab Sleman di Pendopo Rumah Dinas Bupati kemarin (4/8).
SLEMAN- Tugas berat bakal diemban pelaksana tugas (Plt) bupati Sleman. Bagaimana tidak, pejabat bersangkutan harus bisa memaksimalkan serapan dana istimewa, menyesuaikan satuan kerja perangkat daerah (SOTK) yang ada. Hingga kemarin (4/7), belum ada kepastian bakal plt bupati Sleman per 10 Agustus, atau sete-lah habis masa jabatan Sri Purnomo. Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengaku khawatir danais masih tak bisa terserap optimal di 2015. Itu lantaran belum terpenuhinya syarat kelembagaan yang bisa mengelola danais. Empat kabupaten/ Kota Jogja di DIJ belum tentu bisa melakukan perubahan organisasi dan manajemen pemerintahan untuk disesuaikan dengan SOTK Pemda DIJ. HB X berharap pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan daerah untuk mengubah SOTK tersebut. “Kalau tahun ini selesai, tentu tahun depan (penyerap-an danais) bisa lebih baik,” katanya usai syawalan dengan jajaran pejabat dan karyawan Pemkab Sleman di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
Di sisi lain, konsekuensi atas perubahan atau penambahan SOTK, pemerintah daerah harus mengangkat pegawai negeri sipil baru. Nah, hal itulah yang bisa jadi batu sandungan. “Boleh tidak oleh Badan Kepegawaian Negara. Kalau nggak, ya, jadi problem,” lanjutnya. Penambahan pegawai, lanjut gubernur, mulai dari kepala lembaga, bidang, hingga staf pelaksana. HB X mencontohkan, jika di pemerintah daerah tingkat 1 ada tujuh kepala bidang, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyesuaikan. Itu demi kelancaran proses pencairan danais. “Kalau di kabupaten hanya tiga, kan, bisa macet,” tutur gubernur.
Salah satu lembaga yang harus dipecah, misalnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di Sleman, ada wacana memisah lembaga tersebut menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Pada bagian lain, gubernur enggan me-nyebut pejabat bakal plt bupati Sleman. Menurutnya, hal itu tergantung pada ke-putusan menteri dalam negeri. HB X juga tak menyebut nama pejabat yang diusulkan ke pusat. Hanya, sempat tersiar kabar bahwa kursi plt bupati Sleman akan diisi oleh Gatot Saptadi, yang saat ini menjabat kepala pelaksana Badan Penanggulangan Ben-cana Daerah DIJ. “Ketentuannya memang pejabat dari tingkat satu. Tapi nanti sajalah. Lihat saja kalau keputusan Mendagri turun,” kelitnya saat ditanya kebenaran informasi pejabat plt Sleman.HB X mengatakan, kewenangan plt bupati tak seluas bupati definitif. Namun, keberadaannya cukup krusial, sehingga harus diisi sampai muncul pejabat difinitif hasil pilkada 2015.Gatot Saptadi sendiri tak ingin berkomentar terkait namanya yang baru-baru ini dikait-kan sebagai plt bupati Sleman. “Nanti saja. Kalau sampai waktunya, saya akan komentar. Sekarang saya mengurus kekeringan dulu,” ucapnya. (yog/din/ong)