MUNGKID – Ratusan pekerja PT Djohartex Tempuran terancam tak bisa lagi bekerja. Mereka mendapat ancaman putus hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Para pekerja khawatir atas kondisi tersebut.Karenanya, para buruh menga-du ke Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnaker-transos) Kabupaten Magelang.Perwakilan buruh yang ter-gabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Magelang minta pemerintah segera menindak lanjuti per-soalan tersebut.Muhammad Waldiyanto, 24, salah satu pekerja PT Djohartex mengaku, sudah bekerja di perusahaan tekstil itu sejak Oktober 2010. Namun, be berapa hari lalu diirnya dipanggil pe-rusahaan untuk menandatangi surat pemberhentian kerja.”Kalau mau tanda tangan, saya akan diberi uang pesangon. Tapi kalau tidak, pesangon tidak diberikan,” ungkap Waldiyanto kemarin (16/6).Proses pemanggilan tersebut juga diberlakukan satu per satu terhadap pekerja lainnya di ruangan tersendiri. Jika setuju, mereka diminta menandatangi surat pernyataan keluar. untuk itu, masa kerja selama lima tahun silam tidak dianggap. Ke depan, ia akan dipekerjakan lagi dengan mengajukan surat lamaran baru dan kerja dengan sistem kontrak. Waldiyanto mengaku menolak menan-datangani surat pengunduran diri tersebut, karena masa kerja selama ini akan sia-sia.”Masa kerja selama lima tahun akan dihapuskan. Kalau tidak mau tanda tangan, perusahaan akan mem-PHK tanpa pesangon. Kalau mau tanda tangan, akan diberi uang,” katanya.Sekretaris SPN Kabupaten Magelang Ismail menjelaskan, ada 200 karyawan SPN yang terancam di PHK. Ia minta Pem-kab Magelang menindaklanjuti adanya kabar tersebut. Para buruh mendorong pemerintah bertindak agar tidak ada PHK masal.”Jumlahnya sekitar 200 buruh yang terancam PHK hanya dari SPN. Ada juga pekerja lain yang tergabung dalam KSPN yang juga terancam di PHK,” jelasnya.Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertransos Kabupaten Magelang Supono berjanji akan menindaklanjuti rencana PHK masal. Dalam waktu dekat, kantor PT Djohartex di Jalan Magelang-Purworejo Kecamatan Tempuran akan didatangi untuk dimintai ke-terangan. Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ke-tenagakerjaan, pada Pasal 59 sudah diatur secara rinci soal aturan ketenagakerjaan.”Ada batasan waktu tertentu untuk kategori kontrak kerja. Pada aturan tersebut sudah rinci diatur. Kami akan menindaklanjuti dengan datang ke kantor PT Djohartex,” janjinya.Bagian HRD PT Djohartex Tempuran Rita Astuti belum mau memberikan tanggapan soal informasi PHK masal. Ia me ngaku tidak punya kapasitas menjawab via telepon. Soal ada tidaknya rencana PHK, Rita juga tidak mau menanggapi. (ady/hes/ong)