Rapur Pimpinan Dewan Deadlock

JOGJA – Pembentukan alat kelengkapan (alkap) dewan di DPRD DIJ kini makin tak jelas. Rapat paripurna pimpinan dewan yang diadakan kemarin (15/12), tak membuahkan hasil alias deadlock. Rapim dewan ini diha-diri empat orang
Mereka adalah Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana, Wakil Ketua I Arif Noor Har-tanto, Wakil Ketua II Ranny Wi-dayati, dan Wakil Ketua III Dharma Setyawan. Wakil Ketua II Ranny Widayati mengakui, tak mudah memutuskan kompo-sisi alkap.Padahal, seluruh fraksi telah menyerahkan ke pimwan dalam pembagian pimpinan alkap. “Kami harus mengakomodasi semua fraksi,” tandas politikus dari Partai Golkar ini kemarin.Ranny mengungkapkan, se-cara informal fraksi memang telah menyerahkan ke pimwan. Tapi mereka masih kesulitan dalam pembagian itu. Sebab, ada permintaan dari Fraksi PDIP untuk pembagian alkap secara proporsional. “Karena mereka mengklaim partai pemenang,” ujarnya.
Konstelasi di DPRD DIJ sebe-narnya sudah berubah. Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN) sebagai gabungan PKB dan Nas-dem bersepakat dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi ini terdiri atas Fraksi Gerindra, PAN, PKS, Golkar, dan Pembangunan Demokrat (gabungan PPP dan Demokrat).Tapi, dengan perubahan itu, bukan berarti proses negosiasi lancar. PDIP yang mengincar tiga posisi, dua ketua dan satu wakil ketua tetap ngotot. Bahkan, partai dengan 14 kursi di DPRD DIJ itu mengancam akan mem-boikot seluruh agenda dewan jika mereka tak diakomodasi.
Jika ini terjadi, kinerja dewan bakal sulit berjalan lancar. Sebab, fraksi pemenang pileg ini me-miliki Ketua DPRD DIJ (Yoeke Indra Agung Laksana). Tanpa tanda tangan dan kehadiran ketua dewan, kekuatan hukum keputusan dewan terancam.Inilah yang menurut Wakil Ketua III DPRD DIJ Dharma Setyawan, menjadi tekad pi-haknya untuk segera menetap-kan kesepakatan. Ia yakin, dengan kebesaran semua fraksi untuk menyerahkan pembagian po-sisi alkap kepada pimwan bisa segera disepakati.”Kami optimistis, pimwan bisa segera menjalin kesepaka-tan dengan meninggalkan ego masing-masing,” tandas
Sekretaris DPD Partai Gerindra DIJ ini.Dharma menambahkan, kese-pakatan di pimwan akan segera mereka bawa ke konsultasi. Yaitu rapat dengan melibatkan seluruh pimwan beserta pimpi-nan masing-masing fraksi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PDIP Dwi Wahyu Budi-antoro mengatakan, sebagai pemenang pemilu PDIP tidak pernah meminta-minta posisi pimpinan alkap. Ia mengaku memang secara informal ada tawar-menawar posisi alkap, namun fraksinya menolak karena pembagiannya tidak ideal. “Kami diberikan tawaran dua posisi wakil ketua dan satu un-tuk sekretaris,” ungkapnya.Dwi menyebutkan, PDIP ber-hak mendapatkan tujuh dari 16 pimpinan alkap. Itu saja nantinya akan dirembuk bersama PKB dan Nasdem. “Tapi mereka tidak bersedia, lalu siapa yang egois. Padahal periode sebelumnya (2009-2014) PDIP tak bersikap seperti mereka saat ini,” katanya. (eri/laz/ong)