Para Kades Bantah Terjadi Pemborosan Anggaran

SLEMAN- Ketua Paguyuban Kepala Desa (Kades) Sleman “Sur-yondadari” Sismantoro angkat bicara soal lawatan 83 kades ke Bali yang dilakukan selama tiga hari. Sismantoro mengklaim, studi lapangan itu perlu dilakukan sebagai pembelajaran bagi para pemangku wilayah desa. Tujuannya untuk mengimplementasikan UU No 6/ 2014 tentang Desa, sekaligus UU No 13/ 2012 tentang Keisti-mewaan DIJ.
Nah, terkait hal itu, wilayah Dusun Batuan, Desa Sukowati di Gianyar, Bali dianggap sebagai tempat paling cocok untuk studi banding implementasi dua regulasi tersebut. Alasannya, Desa Sukowati adalah desa adat. Meskipun semua hal tentang tata pemerintahan desa diatur oleh undang-undang, desa tersebut tetap kental menjalankan aturan adat. “Itu yang penting. Ada kesamaan dengan desa di Jogja yang terikat keistimewaan DIJ, yang di dalamnya juga mengatir soal adat,” ujar Sismantoro melalui telepon kemarin (26/11).
Selama studi banding, para kades ini memperoleh gambaran tentang tata pengelolan pemerin-tahan Desa Sukowati sehingga tetap bisa eksis. Padahal itu dilakukan di tengah arus modernisasi dan tekanan regulasi undang-undang. “Kami cari perbandingannya untuk menjalankan adat sesuai keistime-waan DIJ tanpa melanggar aturan,” lanjut kades Candibinangun, Pakem itu.
Keterangan itu, lanjutnya, sejalan dengan pernyataan Sekda Pemkab Sleman Sunartono. Sekda mengata-kan, studi lapangan kades bertujuan mempersiapkan penerapan UU Desa di wilayah Sleman. “Kon-sepnya pelatihan. Sebab, nantinya desa harus mengelola dana yang sangat besar,” ungkap pejabat eselon II yang tengah menyelesaikan program doktor itu.Dengan studi lapangan, Sunartono berharap para kades tidak akan menemui hambatan dalam men-jalankan UU Desa. Sunartono membantah, hal itu sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Di sisi lain, Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman menilai kunjungan para kades ke Pulau De-wata tidak maksimal. Sebab, selama tiga hari dua malam berada di Bali, hanya sekali jadwal resmi studi lapangannya. Itupun dijadwalkan hanya tiga jam, pada hari ke dua lawatan (kemarin). Waktu sisa lebih banyak untuk wisata belanja dan piknik. “Ini yang membuat kun-jungan itu tidak efisien dari sisi ang-garan maupun waktu,” ujarnya.
Hempri khawatir jika hal itu terulang pada kegiatan serupa yang melibat-kan camat se-Sleman. Informasi yang beredar di lingkungan Setda Sleman menyebutkan, para camat dijadwal-kan melawat ke Batam dan Singa-pura pada 2 Desember. Informasi tersebut sontak memunculkan opini miring dari banyak pihak. “Studi banding apa kok ke Singa-pura segala,” sindir Hempri. Jika informasi itu benar, lanjut Hempri, makin menguatkan adanya indikasi pemborosan anggaran di akhir tahun untuk menghabiskan alokasi APBD 2014. (yog/din/ong)