JOGJA-Dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terus mengalir. Terkini adalah, dukungan dari Asosialisasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DIJ yang jumlahnya mencapai 80 ribu pemilih. Dalam dukungannya, mereka bersedia untuk saweran membiayai kampanye pemenangan Prabowo-Hatta. Ini mereka lakukan sebagai bentuk keinginan PKL agar Prabowo-Hatta saat terpilih tidak memiliki beban politik. “Kami yakin, Prabowo-Hatta tetap akan tegas dan independen. Saweran ini bentuk kecintaan kami kepada pasangan tersebut,” tutur Ketua DPP APKLI Ali Mahsun, di Rumah Merah Putih, Jalan Patimura, Kotabaru, kemarin (18/6).
Mahsun mengatakan, banyak alasannya mendukung capres-cawapres nomor urut satu ini. Mereka mendukung Prabowo-Hatta bukan semata-mata karena mantan Menko Perekonomian itu selaku Ketua Dewan Kehormatan APKLI. Dia mengungkapkan, Hatta Rajasa sudah memberikan kontribusi positif kepada PKL. Beberapa di antaranya penggusuran PKL menurun drastis, budjet pemberdayaan sudah masuk ke kabupaten/kota, provinsi dan pusat. “Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 125/2012,” ungkapnya. Menurut dia, Hatta Rajasa selalu mengumandangkan penghentikan penggusuran PKL, namun pemberdayaan. “Pak Hatta Rajasa selalu memperjuangkan agar PKL naik kelas, menjadi pengusaha formal agar lebih sejahtera,” jelasnya.
Mahsun mengatakan, untuk kemimpinan Prabowo sangat dibutuhkan saat ini. Prabowo merupakan pemimpin yang mampu mengembalikan rasa aman, nyaman dan sentosa. “Saat kami masih kanak-kanak, kami takut hanya pada hantu. Tapi saat ini kami takut dengan segala bentuk ancaman. Hanya Prabowo yang mampu mengembalikan rasa aman itu,” tegasnya.
Ketua DPW AKLI DIJ Sujarwo mengatakan, khusus di DIJ jumlah PKL beserta anggota keluarga, diperkirakan mencapai 80 ribu. Mereka akan bekerja dengan menyosialisasikan Prabowo-Hatta melalui lapak-lapaknya.
Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta DIJ Herry Zudianto menegaskan, hak mencari nafkah merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). PKL berhak memperoleh tata ruang untuk mencari nafkah. “Tidak tepat ada penggusuran. Penggusuran PKL berarti melanggar HAM,” tandasnya. (eri/din)